Legislator: Selangkah Lagi PPS Terwujud

Ketua DPRD Merauke, Benjamin Latumahina

Metro Merauke – Aspirasi dan perjuangan masyarakat di selatan Papua yang sudah berlangsung sekian lama untuk menghadirkan Provinsi Papua Selatan (PPS), kini menunjukan titik terang.

Menyusul sudah adanya persetujuan dan ditetapkannya Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk calon Provinsi Papua Selatan (PPS) bersamaan dengan Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Pegunungan Tengah oleh Badan Legislasi DPR RI baru-baru ini.

Bacaan Lainnya

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke, Papua, Benjamin Latumahina mengatakan, yang utama, seluruh lapisan masyarakat patut mensyukuri adanya penetapan RUU 3 calon provinsi baru di wilayah Papua.

Guna menyambut hadirnya PPS yang di dalamnya ada Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi, dan Boven Digoel.

Dimana, Merauke disepakati bakal menjadi ibu kota provinsi, kata Latumahina, secara perlahan perlu menyiapkan dan menata sarana prasarananya.

“Merauke nantinya sebagai ibu kota provinsi dan Kota Madya, untuk kabupaten rencananya di Kurik. Tentu perlahan sarana prasarana mulai di tata,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (09/04/2022).

Terkait hal itu, Ketua DPRD Merauke menyebut, berbagai persiapan sejauh ini mulai dilakukan, termasuk di kepemimpinan Bupati Romanus Mbaraka-Wakil Bupati H. Riduwan lewat program prioritas pembangunan daerah.

Dijelaskan Legislator Partai NasDem, hadirnya Provinsi Papua Selatan secara otomatis proses mekanisme lainnya pun akan berjalan.

“Semisal hadirnya karateker gubernur, maupun KPU dan Bawaslu Provinsi mulai pikirkan untuk menyelenggarakan pemilihan umum untuk gubernur, legislatif, bupati serta wali kota serentak pada 2024,” jelasnya.

Menurut Ketua DPRD, sudah ditetapkannya RUU DOB, maka tinggal selangkah lagi untuk menuju terbentuknya provinsi baru lewat sidang paripurna di tingkat pusat dalam waktu dekat.

Yang direncanakan pada bulan Juni penetapan Undang-undang DOB PPS disahkan.

“Kita berharap dalam waktu dekat mekanisme di DPR RI tdk ada hambatan dan UU DOB dapat disahkan tepat waktu,” pungkasnya. (Nuryani)

Pos terkait