Rencana Merekrut Pegawai Calon Provinsi Pemekaran Papua Dinilai Tidak Bijaksana

Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, John NR Gobai

Metro Merauke – Rencana pemerintah merekrut pegawai khusus orang asli Papua, untuk nanti ditempatkan di tiga calon provinsi pemekaran di Papua, dianggap tidak bijaksana.

Ketua Kelompok Khusus (Poksus) DPR Papua, John NR Gobai mengatakan rencana itu dapat memperkeruh suasana. Sebab, hingga kini masih terjadi pro dan kontra rencana pemekaran Provinsi Papua atau pembentukan daerah otonomi baru (DOB).

Bacaan Lainnya

Ia mengibaratkan, belum membangun rumah, akan tetapi sudah berencana memilih orang untuk menempati rumah yang belum ada itu.

“Undang-Undang DOB inikan baru sebatas draf yang disetujui internal DPR RI setelah diajukan Badan Legislasi DPR RI. Kan belum disahkan menjadi undang-undang. Masih ada berbagai tahapan yang akan dilalui,” kata John Gobai, Rabu (11/05/2022).

Menurutnya, rencana ini bisa saja memperuncing pro dan kontra dikalangan para pihak di Papua mengenai rencana pemekaran.

Katanya, kini yang terpenting bukan bicara mengenai penambahan pegawai atau penerimaan pegawai untuk rencana provinsi baru.

Akan tetapi, yang kini mesti dijawab pemerintah adalah berbagai aspirasi warga yang disampaikan oleh Majelis Rayat Papua (MRP) kepada Presiden, dan aspirasi warga yang disampaikan DPR Papua kepada DPR RI, pertengahan April 2022.

Aspirasi warga yang disampaikan DPR Papua, mengenai pro dan kontra pemekaran. Inilah yang dinilai mesti disikapi pemerintah. Dikaji secara bijaksana, dan berdialog dengan semua kelompok di Papua, terutama mereka yang mendukung dan menolak rencana pemekaran.

“Aspirasi itu yang mesti dijawab pemerintah. Jangan membuat kebijakan yang akan memperuncing perbedaan, sebab kami di Papua ini bersaudara,” ucapnya.

John Gobai menegaskan, Menteri Pendayagunaan Apatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (MenpanRB) mesti menyadari dalam 29 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, mengamanatkan gubernur/bupati/wali kota mengusulkan kebutuhan dan melaksanakan penerimaan, dan/atau pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jabatan tertentu yang mengutamakan orang asli Papua.

Sebelumnya, MenpanRB, Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) segera melakukan seleksi pegawai khusus orang asli Papua.

“Nantinya, pegawai yang terseleksi ini akan ditempatkan di tiga calon provinsi pemekaran di Papua,” kata Tjahjo, Senin (09/05/2022). (Arjuna)

Pos terkait