Aparat Keamanan dan TPNPB-OPM Diingatkan Lindungi Warga Sipil di Daerah Konflik

Legislator Papua, Laurenzus Kadepa

Metro Merauke – Legislator Papua, Laurenzus Kadepa mengingatkan aparat keamanan dan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM dapat melindungi warga sipil dari konflik yang melibatkan kedua pihak.

Anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum, HAM dan keamanan DPR Papua itu mengatakan kedua pihak yang berkonflik mesti melindungi warga sipil di daerah konflik.

Bacaan Lainnya

Sebab warga sipil di sana, tidak ada kaitannya dengan ideologi NKRI harga mati atau Papua Merdeka harga mati, yang menjadi akar konflik kedua kubu.

“Saya prihatin dengan kondisi Papua. Sejak 2018, eskalasi konflik antara aparat keamanan dan TPNPB-OPM mulai meningkat dari Nduga, usai pembantaian 18 karyawan PT Istana Karya. Hingga kini, situasi tidak berubah sama sekali,” kata Laurenzus Kadepa, Kamis (05/10/2023).

Munurut politikus Partai NasDem itu, setelah peristiwa pembantaian belasan karyawan PT Istaka Karya di Nduga, ribuan warga di sana memilih mengungsi karena aparat keamanan melakukan pengejaran terhadap kelompok pelaku.

Ribuan warga Nduga, mengungsi ke sejumlah kabupaten di antaranya, Jayawijaya, Lanny Jaya, dan Timika, karena khawatir menjadi korban salah sasaran konflik kedua pihak.

“Di sisi lain, konflik juga merembet ke berbagai kabupaten lain, di antaranya Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Yahukimo, dan Puncak. Situasi konflik bersenjata di wilayah itu tidak jauh berbeda dengan di Nduga,” ujarnya.

Kadepa menyatakan, di tengah konflik bersenjata tidak sedikit warga sipil yang menjadi korban salah sasaran, kedua pihak yang bertikai. Korban tidak hanya warga asli Papua, juga non Papua hingga mereka yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan dan guru.

“Saya prihatin dengan masyarakat sipil, baik Papua maupun non Papua guru dan petugas medis yang menjadi korban. Saya prihatin sekali,” ucapnya.

Warga Sipil Mesti Dilindungi, Mereka Punya Hak Hidup

Laurenzus Kadepa juga berharap, kedua pihak yang berkonflik dapat melindungi warga sipil di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan.

Laurenzus Kadepa khawatir, setelah penyergapan aparat keamanan yang menewaskan lima anggota TPNPB-OPM di Pegunungan Bintang dan menyita dia senjata api laras panjang, satu pistol dan ratusan amunisi, esklasi konflik di sana akan meningkat.

“Sebab TPNPB-OPM tentu tidak akan tinggal diam. Mereka mungkin akan melakukan serangan balasan. Yang saya khawatirkan adalah keselamatan warga sipil. Masyarakat sipil mesti dilindungi,” kata Laurenzus Kadepa.

Katanya, sah-sah saja apabila aparat keamanan dan TPNPB-OPM memiliki ideologi berbeda. Ideologi NKRI harga mati dan Papua Merdeka harga mati. Namun perbedaan ideologi yang menjadi akar konflik bersenjata itu tidak mesti mengorbankan warga sipil yang tidak ada kaitannya dengan kedua pihak.

“Bahkan sejak dulu saya minta kedua pihak mencari tempat untuk bertempur, yang jauh dari permukiman masyarakat sipi. Namun yang terjadi selama, ini kedua pihak kerap berkonflik di pemukiman warga. Kedua pihak ini mesti menghargai hak hidup warga sipil, karena mereka tidak tahu dan tidak terlibat ideologi yang dipertahankan kedua pihak dan menjadi akar konflik,” ucapanya. (Arjuna)

UNTUK PEMBACA METRO

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *