Metro Merauke – Geliat pembangunan Provinsi Papua Selatan yang genap berusia 1 tahun pada 11 November 2023 lalu, kini terus digenjot kemajuannya
Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan ibu kota provinsi berada di Merauke, dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur Apolo Safanpo.
Mantan Rektor Uncen ini kembali menerima SK perpanjangan tugas dari Menteri Dalam Negeri untuk melanjutkan kiprahnya mempersiapkan pemerintahan yang definitif di Provinsi Papua Selatan tahun 2024.
Ada banyak isu yang menjadi sorotan pemerintah pusat selain DOB harus fokus penyiapan pemerintahan definitif, melainkan masalah inflasi, stunting, dan angka kemiskinan pun menjadi tugas berat yang harus di emban Apolo Safanpo dimasa jabatannya.
Bagaimana Apolo Safanpo memimpin seluruh perangkat daerah di Papua Selatan untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut selama setahun?
Pj Gubernur Apolo Safanpo menyebut, pihaknya tengah mengimplementasikan instruksi Presiden Republik Indonesia dalam percepatan penurunan prevalensi stunting.
Dikatakan, penurunan angka stunting menjadi program prioritas Presiden RI di periode keduanya ini untuk pengembangan SDM dengan target tahun 2045.
“Sehingga anak-anak kita tidak boleh stunting dan harus sehat,” ucap Apolo Safanpo kepada wartawan, Jumat (15/12/2023).
Dijelaskannya, secara nasional, saat ini angka stunting 19 persen. Dan, pemerintah menargetkan di tahun 2024 terjadi penurunan stunting secara nasional hingga 14 persen. “Untuk PPS saat ini sudah 14 persen,” katanya.
Menurut pria kelahiran 24 April 1975 silam, berbagai upaya penurunan stunting di Papua Selatan terus dilakukan. Semisal, katanya, dengan memberikan bantuan paket sembako dan perbaikan gizi masyarakat.
Sementara itu, sambungnya, untuk angka kemiskinan yang juga menjadi perhatian pemerintah pusat, dibutuhkan sinergitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memperhatikan setiap keluarga dengan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) lewat progam kerjanya masing-masing.
Ia menyebut, adanya 10 kabupaten dengan angka kemiskinan ekstrim di Papua, Apolo Safanpo mengungkapkan bahwa persoalan itu telah berhasil diatasi pemerintah.
“Dan, dari 10 kabupaten tersebut, tidak termasuk salah satu kabupaten yang ada di Papua Selatan,” tandasnya. (Nuryani)
