Metro Merauke – Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan dengan wilayah kerja Kabupaten Merauke, Asmat, Boven Digoel, dan Mappi dengan jangkauan daerah yang luas.
Sehingga diperlukan koordinasi dengan berbagai pihak multi sektor dalam rangka pelayanan masyarakat di Papua Selatan.
Untuk itu, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Papua Selatan, menggelar Coffee morning dan sosialisasi pembentukan tim reaksi cepat multi sektor, Rabu (29/11/2023).
Dijelaskan Ketua Panitia, Lilis Adi Sulistiyanto, koordinasi dan kolaborasi dengan semua steakholder multi sektor perlu dilakukan, dalam rangka penanganan dan penanggulangan bencana di daerah.
“Kegiatan ini baru pertama kali dilaksanakan di Papua Selatan dengan melibatkan TNI, Polri, SAR dan instansi terkait,” kata Lilis.
Pihaknya mengharapkan, kegiatan tersebut mendapatkan informasi berbagai pihak dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah dari pra bencana, saat darurat bencana hingga pasca bencana dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah.
Asisten II Provinsi Papua Selatan, Sunarjo saat membuka kegiatan menyebut, sejumlah daerah di Papua Selatan kerap mengalami bencana alam yang perlu untuk diwaspadai serta penanganan bencana.
Sebut saja banjir rob di Distrik Waan di Merauke maupun air pasang tertinggi di Sungai Aswet di Asmat. Termasuk saat ini terjadi fenomena Elnino.
Dikatakan, tim reaksi cepat harus memahami kondisi daerah dan memiliki peta daerah rawan bencana.
“Kegiatan ini sangat penting. Harus ada antisipasi dari tim reaksi cepat, mengingat ada sejumlah daerah di Papua Selatan yang kerap mengalami bencana alam. Kalau sudah ada data, besok-besok kalau bencana itu datang, sudah tidak kewalahan dalam penanganan,” tukasnya Sunarjo. (Nuryani)
