Metro – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya atau DPD Gerindra Papua menggelar diskusi ilmiah membahas mengenai pembangunan di Tanah Papua pada masa mendatang.
Diskusi ini digelar di Kota Jayapura pada Senin (29/04/2024), dengan melibatkan akademisi dari Universitas Cenderawasih (Uncen), tokoh adat, tokoh perempuan, perwakilan pemerintah daerah dan perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP), Dorlince Mehue.
Diskusi berawal dari adanya pokok pikiran Ketua DPD Gerindra Papua, Yanni, SH. MH. M.Sos yang berharap adanya Kementerian Khusus yang mengurus enam provinsi di Tanah Papua, pendistribusian Aparatur Sipil Negara (ASN) orang asli Papua di setiap kementerian/lembaga serta hal yang terkait penyelenggaraan pemerintahan.
Akademis Uncen Jayapura, Dr. Johni Jonatan Numberi mengatakan ide Ketua DPD Gerindra itu sangat baik sekali. Sebab, jika dilihat secara strategi, geostrategi dan geopolitik Provinis Papua ada di ujung timur Indonesia, sebagai garda terdepan atau halaman depan bangsa dan negara di kawasan Indo Pasifik.
“Ide ini saya kira sangat baik sekali untuk membantu percepatan pembangunan di kawasan Timur Indonesia [khususnya Tanah Papua], tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi mengenai-masalah kesejahteraan, sehingga ini penting untuk percepatan atau penanganan pembangunan di Tanah Papua,” kata Johni Numberi usai diskusi.
Selain itu menurutnya, dalam proses-proses geoekonomi global sangat berpengaruh sekali, karena kondisi Papua dengan enam provinsi daerah otonomi baru cukup luas atau tiga kali Pulau Jawa, dengan pertumbuhan industri yang cukup besar dan strategis.
Sehingga di dalam proses-proses urusan ini, penting untuk mengusulkan Kementerian khusus Papua. Sebab jika melihat latarbelakang, sudah banyak hal yang dilakukan oleh negera termasuk pada masa reformasi 1998 ke tahun 2000, ada Menteri Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, yang saat itu dimotori Manuel Kaisiepo.
“Selain itu pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ada UP4B, terus pada masa Presiden Jokowi ada BP3OKP yang diketuai Wapres. Kita juga punya masalah menjaga integritas nasional di Tanah Papua, memberikan ruang dan kesempatan kepada putra dan putri Papua yang mau ambil bagian dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoting dalam pembangunan di Papua,” ujarnya.
Katanya, Ketua DPD Gerindra Papua juga berharap ada pendistribusian ASN yang memenuhi syarat kepangkatan, kelompok profesional untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di Kementerian, BUMN dan ini hal-hal yang baik.
“Termasuk mendorong adanya orang Papua menempati posisi diplomat, dubes, atase pendidikan, atase militer di luar negeri. Ini hal-hal penting untuk berikan ruang kepada putra/putri Papua untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional,” ucapnya.
Akademisi lain dari Uncen Jayapura, Dr. Renida Joselin Toroby juga menyambut baik gagasan Ketua DPD Gerindra Papua itu.
“Saya secara pribadi menyambut baik hal ini. Sebenarnya Kementerian itu pernah ada, kalaupun pernah hilang dan pada kepemimpinan yang baru ini ada gagasan dari DPD Gerindra Provinsi Papua kami menyambut baik,” kata Dr. Renida Joselin Toroby.
Menurutnya, paling tidak kehadiran Kementerian atau lembaga khusus menangani provinsi di Tanah Papua, bisa meminimalisir segala persoalan yang terjadi di Tanah Papua. Meminimalisir konflik dan akan memberikan kontribusi terhadap provinsi di Tanah Papua.
“Pokok-pokok pikiran yang tadi disampaikan, kita sudah diskusikan dan nanti kita rumuskan lagi kembali dan undang lagi tim untuk berdiskusi lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD Gerindra Papua, Yanni, SH. MH. M.Sos berterimakasih setinggi-tingginya untuk doa dan dukungan semua pihak, sehingga Prabowo Subiyanto terpilih dan sudah ditetapkan sebagai Presiden RI periode 2024-2029.
“Terimakasih sekali untuk semua bapak/ibu, kaka/adik di Tanah Papua yang telah mendukung beliau. Diskusi ini diselenggarakan dari sebuah pikiran bagaimana kalau kita di Papua itu dengan berbagai macam persoalan, adanya Otsus jilid II dan ada bagian yang belum maksimal, sehingga Geridra Papua mengundang para tokoh, pengambil keputusan, stakeholder, akademisi, dan MRP untuk berdiskusi kemungkinan adanya Kementerian Baru dan sebagainya,” kata Yanni.
Katanya, ini merupakan diskusi awal untuk nantinya aspirasi ini akan disampaikan kepada Presiden Indonesia terpilih, Prabowo Subiyanto.
Termasuk adanya pendapat betapa maksimalnya kalau di setiap Kementerian ada keterwakilan orang asli Papua misalnya sebagai Dirjen, Deputi, dan sebagainya.
“Jadi bicara pertambangan, Kita datang ke Menteri Pertambangan maka di sana ada orang asli Papua demikian juga dengan Kehutanan, perikanan, pariwisata dan lain-lain. Dengan pemikiran kita, Papua juga ingin berkontribusi dalam pembangunan nasional. Papua juga ingin memiliki Indonesia seluruhnya dan itulah pikiran-pikiran artinya menjadi sebuah gagasan untuk kita diskusikan dan dilakukan kajian kajian ilmiah supaya lebih mendalam,” ucap Yanni.
Katanya, nantinya akan dibentuk tim bersama yang terdiri dari akademisi, para tokoh, termasuk tokoh perempuan, dan MRP merumuskan dan merampungkan pokok pikiran itu.
“Kalau sudah rampung kita akan sampaikan kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subiyanto. Nanti selanjutnya seperti apa kita serahkan kepada beliau untuk memutuskan apakah dianggap perlu yang penting kita serahkan aspirasi ini kepada beliau,” ujarnya.
Katanya, Gerindra Papua mengundang para pihak mendiskusikan bersama pokok pikiran itu, sebab Gerindra Papua tidak mungkin bisa memperjuangkan gagsan ini sendiri.
“Kita juga ingin ada usulan dari setiap wilayah adat di Tanah Papua untuk jabatan menteri. Di Tanah Papua kan ada tujuh wilayah adat,” kata Yanni. (Arjuna)
