Metro – Salah satu tokoh dari Papua Pegunungan, Emus Gwijangge mengingatkan kepolisian agar bertindak humanis apabila menangani demonstrasi pelajar di berbagai daerah di Tanah Papua.
Katanya, dalam beberapa waktu terakhir pelajar di berbagai daerah di Tanah Papua seperti di Yahukimo, Jayawijaya, dan Yalimo, Papua Pegunungan serta Kota Jayapura, Papua juga di Nabire, Papua Tengah.
Emus Gwijangge mengatakan, kepolisian jangan bertindak represif dalam menangani aksi demonstrasi pelajar di berbagai daerah, terutama daerah potensi rawan konflik di delapan kabupaten di Papua Pegunungan.
Sebab, apabila kepolisian bertindak represif dapat memicu aksi yang lebih besar lagi dan berpotensi menimbulkan masalah baru.
“Jadi saya minta penjabat Kapolda di Papua Pegunungan mengevaluasi semua Kapolres di sana dan jajarannya. Termasuk personel kepolisian yang terlibat mengamankan aksi pelajar di lapangan,” kata Emus Gwijangge pada Kamis malam, 17 Februari 2025.
Katanya, oknum-oknum anggota polisi yang tidak bisa melakukan pendekatan persuasif saat bertugas sebaiknya di sekolahan lagi atau diberi pembinaan.
Emus menyesalkan sikap kepolisian yang membubarkan massa pelajar di Hom-hom, Kabupaten Jayawijaya dengan cara represif dan tembakan gas air mata saat akan bergabung dengan massa pelajar yang ada di Kota Wamena dalam aksi menolak makanan bergizi gratis pada Kamis, 17 Februari 2025.
“Demonstran yang mereka hadapi ini adalah pelajar. Anak-anak usia remaja. Penangannya jug mesti berbeda. Jangan terlalu arogan karena undang-undang ini melindungi semu rakyat Indonesia. Jadi mestinya bagaimana polisi mengamankan fasilitas publik di sekitar lokasi itu,” kata Emus Gwijangge.
Katanya, polisi yang bertugas di lapangan mestinya tidak membatasi para pelajar dalam menyampaikan aspirasi mereka. Namun mengawal para pelajar itu hingga ke titik tujuan untuk menyampaikan aspirasi mereka.
“Kan sudah ada SOP-nya. Ikuti SOP-nya, jangan membatasi pelajar ini untuk menyampaikan aspirasi mereka, karena itu justru memicu sikap anarkis. Jadi kapolres di delapan kabupaten di Papua Pegunungan harus dievaluasi total,” tegas Emus Gwijangge. (Arjuna)
