Metro Merauke – Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw menyatakan sengkarut pembayaran beasiswa afirmasi bagi mahasiswa Papua di dalam dan luar negeri akibat kekeliruan Pemerintah pusat.
Politikus Partai Nasional Demokrat atau NasDem itu mengatakan kini Pemprov Papua tidak lagi mempu membayar biaya afirmasi bagi mahasiswa Papua yang kuliah di berbagai universitas di dalam dan luar negeri.
“Dana otsus sudah dikembalikan ke kabupaten/kota dan provinsi [hasil] pemekaran [Provinsi Papua]. Tetapi masih ada beban yang tidak bisa diselesaikan,” kata Jhony Banua Rouw, Senin (18/12/2023).
Katanya, dalam situasi ini tidak bisa menyalahkan Pemprov Papua atau pemerintah provinsi daerah otonomi baru. Situasi ini disebabkan kekeliruan pemerintah pusat.
“Mereka tidak melihat data, dan kebijakan mereka tidak tepat. Kan yang transfer dana ke kabupaten/kota itu pemerintah pusat bukan kami. Kemarin saya ketemu Pj Walikota Jayapura, dan Pj Bupati Kabupaten Jayapura, dana Otsus mereka sedikit tetapi beban beasiswanya besar,” ucapnya.
Jhony Banua Rouw menegaskan, DPR Papua juga tidak tinggal diam dengan situasi ini. Lembaga itu telah berupaya memperjuangkan nasib para mahasiswa. Bahkan DPR Papua menyetujui penggunaan dana cadangan, namun belum juga dapat menyelesaikan masalah ini.
Bahkan DPR Papua sudah menyurati Presiden Joko Widodo untuk bertemu dan menyampaikan apa yang menjadi masalah ini. Namun tidak ada respons.
“Mungkin Presiden tidak dengar apa yang menjadi keluhan kita, beliau hanya mendapat laporan-laporan yang bagus. Tetapi kenyataan di lapangan ini sangat menyusahkan mahasiswa kita. Segala daya upaya kita sudah upayakan. Kami sudah bentuk Pansus Beasiswa, tetapi masih saja ada problem. Sampai kapan kita bisa bertahan. Kami sepakati baiknya ade-ade calon mahasiswa dan orang tua yang mempunyai anak-anak yang mau berangkat, saran kami baikanya dipertimbangkan kembali karena konsekuensi biaya,” ujarnya.
Katanya, jangan sampai para mahasiswa itu sudah berangkat ke tempat kuliah, kemudian tidak ada biaya dan akhirnya mereka putus ditengah jalan dan pulang. Atau sudah kuliah beberapa semester kemudian nilai tidak bisa ditransfer, maka jika ingin berkuliah kembali mereka mesti memulai dari nol.
“Kami tidak bilang bahwa tidak boleh berangkat, tetapi dipertimbangkan dengan baik, karena posisi keuangan kita sekarang ini tidak baik-baik saja. Pemerintah tidak mampu lagi menghendel biaya beasiswa afirmasi kalau tidak ditolong oleh pemerintah pusat, karena sudah dua tahun kami DPR Papua pasang badan untuk masalah beasiswa ini,” katanya.
Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw menyatakan kemungkinan tunggakan beasiswa afirmasi periode Juli-Desember 2023 ini tidak bisa bayarkan, dan tahun depan mungkin tidak akan bisa dibayarkan.
Untuk itu, ia menyarankan untuk Mahasiswa afirmasih harus lebih hemat. Mahasiswa afirmasi harus lebih jeli mengatur keuangan dengan baik, karena akan menjadi problem yang berat kedepannya. (Arjuna)
