Metro Merauke – Sekitar seratusan pedagang mama Papua yang tergabung dalam Ikatan Pedagang Mama-mama Asli Papua di Merauke, Papua Selatan, melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS), Senin (18/03/2024).
Dengan membawa spanduk, para pedagang perempuan ini tiba di kantor MRPS jam 12.00 WIT untuk menyampaikan aspirasi terkait pasar khusus bagi mama Papua.
Koodinator aksi, Milka Balagaize membacakan aspirasi mengenai penempatan pasar mama Papua dan beberapa permintaan pedagang yang perlu didengar pemerintah.
Dalam aspirasinya, para pedagang menilai pembangunan pasar mama Papua di Blorep tidak strategis. Termasuk masalah keamanan, dirasa kurang menjamin untuk mama-mama saat berdagang.
“Pasar di Blorep itu jauh dari pemukiman warga dan harus menambahkan ongkos untuk menuju pasar, tidak ada akses transportasi umum, dapat dipastikan tidak ada pengunjung untuk membeli, lalu masalah keamanan daerah, itu pun kurang aman bagi mama-mama,” kata Milka Balagaize.
Dikatakan, kehadiran Provinsi Papua Selatan mestinya dapat mempercepat pemerataan pembangunan publik dan mengangkat harkat martabat orang Papua di 4 kabupaten.
“Setelah pemekaran ini belum ada kebijakan khusus yang menjawab kebutuhan mama Papua akan keberadaan pasar yang ideal,” katanya.
Melihat realita yang ada, sambung Milka, pihaknya tidak diam saja, melainkan turun berjuang lewat wadah Ikatan Pedagang Mama-mama Asli Papua untuk menyampaikan aspirasi kepada perangkat negara.
Para pengunjukrasa meminta MRPS berkoordinasi pemerintah Provinsi Papua Selatan mendesak Pemkab Merauke segera mengoperasikan pasar di belakang SMP N 2 Merauke dan menjadikan pasar mama Papua di Blorep sebagai pusat penjualan kerajinan dan balai pelatihan untuk pengembangan ekonomi masyarakat.
Tak hanya itu, MRPS diminta wajib mengagendakan pembangunan pasar mama Papua yang layak dan sesuai di belakang SMP untuk dibahas bersama dalam Musrenbang Daerah serta memastikan dan mengawasi program ekonomi tepat sasaran untuk mama Papua.
Ketua MRPS, Damianus Katayu saat menerima aspirasi para pendemo mengatakan, akan segera membahas masalah tersebut bersama pemerintah daerah. (Nuryani)