Tim DPR Papua Fasilitasi Keluarga Korban Mutilasi Bertemu Kompolnas

Tim DPR Papua dan keluarga korban foto bersama Ketua Kompolnas RI

Metro Merauke – Tim DPR Papua memfasilitasi keluarga korban kasus mutilasi di Kabupaten Mimika, bertemu Ketua Komisi Polisi Nasional Republik Indonesia (Kompolnas RI), Benny Mamoto di Timika, Jumat (02/09/2022).

Tim DPR Papua diwakili Anggota Komisi I, Laurenzus Kadepa dan Las Nirigi, Wakil Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, Yakoba Lokbere dan Anggota DPR Papua lainnya, Namantus Gwijangge.

Bacaan Lainnya

Laurenzus Kadepa mengatakan pihaknya bersama keluarga korban beraudiensi dengan Ketua Kompolnas. Dalam pertemuan itu, Tim DPR Papua dan keluarga korban berharap kasus itu diusut tuntas secara transapan, dan pelaku dihukum setimpal perbuatannya.

“Kami sampaikan terima kasih kepada Kompolnas yang sudah mau beraudiensi dengan Tim DPR Papua dan keluarga korban. Berbagai keluhan keluarga korban, telah disampaikan kepada Kompolnas,” kata Laurenzus Kadepa melalui panggilan teleponnya, Jumat malam.

Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Papua itu menegaskan, keluarga korban mesti mendapat keadilan. Apalagi Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar kasus tersebut dituntaskan.

“Keempat korban ini dibunuh dengan cara yang keji. Tubuh mereka dimutalasi, dimasukkan ke dalam karung bersama batu dan dibuang di sungai. Namun potongan tubuh korban ditemukan warga. Ini peristiwa luar biasa yang menyita perhatian publik. Tidak hanya di Papua, juga secara nasional,” ujarnya.

Katanya, orang Papua dibunuh dengan ditembak dan cara-cara kekerasan lainnya, itu sudah sering terjadi. Akan tetapi, apabila dibunuh dan mutilasi, kemudian bagian tubuhnya dibuang, baru kali ini. 

“Ini peristiwa baru di Papua. Negara mesti memberi rasa adil terhadap keluarga korban. Mereka juga warga negara yang berhak mendapat keadilan,” ucapnya.

Kadepa mengatakan, saat bertemu Kompolnas, keluarga korban juga menyampaikan sejumlah kejanggalan dalam kasus itu. Keluarga berharap Kompolnas mengawal proses hukum kasus ini.

Kejanggalan yang dirasakan keluarga korban adalah, mestinya dalam visum dan autopsi, mereka dilibatkan. Selain itu, motif dan kronologis berubah. 

Awalnya kepolisian menyebut ada dugaan akan terjadi transaksi jual beli senjata atau amunisi, kemudian berubah menjadi perampasan atau perampokan uang milik korban.

“Keluarga membantah korban bagian KKB atau simpatisan KKB, karena mereka masyarakat sipil biasa. Itu juga diperkuat pernyataan Penjabat Bupati Nduga,” kata Kadepa.

Ia mengatakan, apabila motifnya perampokan uang milik korban, mengapa mereka mesti dimutilasi. Keluarga korban tidak sepenuhnya yakni sehingga meminta kasus ini diungkap secara transaparan.

Laurenzus Kadepa mengapresiasi Polres Mimika yang berhasil mengungkap dan menangkap para pelaku, termasuk dugaan keterlibatan enam oknum anggota TNI Angkatan Darat (AD), di antaranya berpangkat perwira.

“Intinya, kami memberikan penguatan dalam proses hukum ini kepada keluarga korban dan masyarakat Nduga pada umumnya. Sebab keempat korban adalah warga asal Nduga,” kata Kadepa. (Arjuna)

Untuk Pembaca Metro Merauke

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.