Legislator Indra Jaya: Kepala Daerah Dipilih DPRD Bukan untuk Bajak Hak Politik Rakyat

Anggota Komisi II DPR RI, Indra Jaya

Metro Merauke – Presiden RI, Prabowo Subianto mengusulkan pesta demokrasi hanya untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Setelah itu, DPRD yang nanti akan memilih gubernur, bupati dan wali kota. Menurut Presiden, sistem Pilkada itu lebih efesien dan bisa menekan banyak biaya.

Bacaan Lainnya

Usulan Presiden Prabowo itu mendapat tanggapan dari banyak kalangan, termasuk dari politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Indra Jaya, yang kini duduk di Senayan mewakili suara dari Dapil Provinsi Papua Selatan.

Dilansir dari fraksipkb.com, Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI, Indra Jaya berpendapat, wacana Pilkada oleh DPRD bukan untuk membajak hal politik rakyat.

Masyarakat, katanya, masih mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum lainnya, seperti pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

Dikatakan, pihaknya sendiri hanya mengusulkan agar Pemilihan gubernur (Pilgub) dilakukan melalui DPRD. Sedangkan pemilihan bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota tetap dipilih secara langsung.

Menurut Indra Jaya, sudah saatnya dilakukan evaluasi terhadap Pilkada. Sebab, banyak masalah yang terjadi. Semisal, Pilkada 2024 yang baru saja digelar. Penyelenggara pemilu banyak disorot karana boros dalam penggunaan anggaran, peserta identik dengan money politik, dan partisipasi pemilih cenderung menurun.

“Alasan utamanya, selain boros dan tidak lebih baik, sejatinya gubernur adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.

“Pilgub oleh DPRD juga menghidupkan demokrasi perwakilan, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, tetapi diserahkan kepada perwakilannya. Jadi, bukan membajak hak politik rakyat,” tegas Legislator asal Papua Selatan.”Gagasan itu harus digodok matang oleh semua fraksi dan diputuskan dalam Paripurna DPR,” katanya.

Indra Jaya menyebut, dalam pidato 60 tahun Golkar, Prestasi Prabowo mencontohkan negara tetangga Malaysia, Singapura, India yang hanya memilih DPRD, Setelah itu, DPRD lah yang memilih gubernur.

Praktik pemilu
di negara tetangga yang dicontohkan Prabowo memang tidak aple to aple dengan Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial.

Namun, menurutnya, apapun sistem pemerintahannya, secara prinsip patut diapresiasi semangat presiden yang menghendaki Pemilu Indonesia dapat berjalan lebih efesien dan ekonomis.

Pro kontra mengembalikan Pilgub oleh DPRD pasti terjadi, tapi semangat membangun negeri ini menjadi lebih baik harus menjadi prioritas.

Indra Jaya juga mengungkapkan bahwa pemilu merupakan roh demokrasi, jalan menuju keadilan, sumber kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Tapi bila penyelenggaraannya boros, rumit, dan tidak menjamin tegaknya asas-asas pemilu sesuai amanat UUD 1945, maka gagasan Prabowo patut diapresiasi.

Dirinya mengajak bangsa ini bersepakat bahwa pemilu bertujuan mencari pemimpin-pemimpin bangsa yang tidak suka menghambur-hamburkan uang rakyat, lebih mementingkan anggaran untuk pendidikan, kesejahteraan guru, bantuan perawatan kesehatan, penyediaan air bersih, bantuan irigasi bagi petani, peralatan bagi nelayan hingga perbaikan jalan, termasuk program makan gratis dan bantuan kesejahteraan bagi guru, PNS maupun non PNS. (Nuryani)

UNTUK PEMBACA METRO

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *