Metro Merauke – Polres Kota Jayapura menghalau dan membubarkan unjuk rasa mahasiswa berbagai universitas di Kota Jayapura, Papua pada Selasa (08/03/2022).
Langkah itu diambil kepolisian, sebab pengunjuk rasa yang berencana mendatangi Kantor DPR Papua itu, tidak memiliki izin dari polisi.
Kepala Kepolisian Resor Kota Jayapura, Komisaris Besar Gustav R Urbinas menyatakan apa yang dilakukan polisi sudah sesuai prosedur.
Menurutnya, polisi telah mengimbau pengunjuk rasa dan memberikan waktu. Namun massa memaksa ingin melakukan long march.
“Kami memang tidak mengizinkan pendemo yang mengatasnamakan mahasiswa melakukan aksi, karena dikhawatirkan terjadi anarkis,” kata Gustav Urbinas.
Katanya, saat berupaya membubarkan pendemo, anggota polisi sempat mengeluarkan tembakan gas air mata dan semprotan air dari water cannon.
Dalam unjuk rasa itu, sorang anggota polisi, Brigadir Polisi Roygen Sarwa terluka.
Ia diserang pendemo saat melintas dengan mengendarai mobil operasional Polresta Jayapura Kota di kawasan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura.
Mobil operasional Polresta Jayapura Kota, yang dikendarai korban dilempari hingga rusak di bagian depan. Di dalam mobil banyak terdapat batu.
“Mobil hanya membawa nasi bungkus untuk anggota yang siaga di sekitar Distrik Abepura dan Distrik Heram. Anggota sudah diperintahkan selidiki kasus tersebut,” ujarnya.
Koordinator lapangan pengunjuk rasa di Kampus Uncen atas, Kiri Keroman juga menyatakan ada di antara massa aksi yang dipukul polisi, termasuk dirinya.
Ia mengakui, polisi menghadang aksi di tanjakan Uncen. Sempat terjadi adu mulut antara pengunjuk rasa dengan polisi.
“Aparat kepolisian dan TNI sampai ke fakultas teknik lalu massa aksi dipukul. Temasuk saya. Bibir saya bengkak. Tidak hanya saya, sebagian massa aksi juga dapat pukul bahkan ada yang sampai merayap,” kata Kiri Keroman seperti dikutip dari jubi.co.id
Lantaran massa aksi tidak diizinkan berjalan ke Kantor DPR Papua menyampaikan aspirasinya, tiga orang anggota DPR Papua, John NR Gobai, Yakoba Lokbere, dan Alfred Anouw menemui pengunjuk rasa di Jalan SPG Waena. Mereka mendengarkan berbagai orasi yang disampaikan pengunjuk rasa.
Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, John NR Gobai menyatakan pimpinan DPR Papua, pemerintah harus mendengar dan menerima aspirasi para mahasiswa yang menolak rencana DOB.
“DPR Papua, Majelis Rakyat Papua, Gubernur, harus menerima aspirasi mahasiswa itu. Apa yang mereka sampaikan itu mewakili masyarakat di kampung juga,” kata John NR Gobai. (Redaksi/Arjuna)
