Metro Merauke – Ribuan guru yang tergagung Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Merauke, Papua Selatan dari TK, SD, SMP, dan SMA/SMK, kembali melakukan unjuk rasa untuk kedua kalinya, setelah sebelumnya aksi demo digelar di Dinas Pendidikan setempat.
Ribuan Guru melakukan aksi demo di kantor bupati untuk mempertanyakan dana Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dinilai tidak rasional, Rp 500 ribu.
Pengunjuk rasa yang tiba di halaman kantor bupati pukul 08.30 WIT membawa spanduk dan pamflet yang berisikan yel-yel dan tuntutan. Massa mengisi waktu dengan berorasi, membacakan puisi tentang jasa-jasa guru.
Dikatakan Wakil Ketua II PGRI Merauke, Luckianus Liptiai, Senin sekolah di Merauke diliburkan dan tidak ada aktivitas belajar mengajar, sebab, guru-guru tengah memperjuangkan haknya, Senin (22/04/2024).
“Sebelumnya para guru meminta melalukan audensi dengan bupati terkait kejelasan sesuai Peraturan Bupati, kami sudah menunggu tapi tidak terjadi, sehingga aksi demo lanjutan kembali dilakukan, bahkan sekolah sekolah terpaksa diliburkan karena guru guru tengah memperjuangkan haknya, semua sepakat tutup sekolah untuk bertemu bupati,” kata Luckianus L.
Satu jam setelah orasi, massa pengunjuk rasa akhirnya ditemui Bupati Merauke, Romanus Mbaraka didampingi Sekda, Yeremias Ndiken.
Pada kesempatan itu Bupati Merauke, Romantis Mbaraka mengatakan, jika sesuai dengan aturan-aturan maka hak yang dituntut para guru tersebut akan diberikan.
Sesaat setelah itu Bupati Merauke membuka ruang dialog bersama perwakilan PGRI untuk membahas persoalam tersebut di ruang auditorium Lantai II.
Hingga berita ini diturunkan pertemuan tersebut masih berlangsung sementara para guru masih tetap bertahan di halaman kantor bupati sampai pertemuan selesai. (Nuryani)
