Metro Merauke – Panitia Khusus atau Pansus Beasiswa DPR Papua menyatakan, pembayaran beasiswa bagi 1.718 mahasiswa Papua selama periode Juli-Desember 2023, merupakan masalah urgen yang mesti segera diselesaikan.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Pansus Beasiswa DPR Papua, Fauzun Nihayah kepada wartawan usai rapat kerja dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua, di ruang rapat DPR Papua pada Jumat (24/11/2023).
Fauzun Nihayah mengatakan, pihaknya menggelar rapat kerja dengan Kepala BPSDM Papua, sebab ingin tahu perkembangan pembayaran dan beasiswa karena semua tahu pengelonaan dana itu tidak baik-baik dengan baik-baik saja.
“Kalau di Provinsi Papua masih ada 1.718 mahasiswa yang menjadi tanggungan Papua. [Pembayaran beasiswa] Juli – Desember yang masih belum ada kepastian. Inilah yang kita dorong supaya ada solusinya, agar anak-anak kita bisa kuliah dengan aman dan nyaman. Jangan sampai mereka ada tekanan psikis. Itu yang menjadi target rapat kita hari ini dengan kepala BPSDM,” kata Fauzun Nihayah.
Katanya, dalam rapat itu kepala BPSDM menyampaikan simulasi kebutuhan anggaran yang mereka butuhkan untuk pembayaran beasiswa Juli-Desember sekitar Rp 101 miliar.
Sedangkan saldo BPSDM Provinsi Papua hanya Rp 57 miliar, sehingga masih ada selisih Rp 44 miliar yang tentu harus dicarikan solusinya. Untuk itulah Pansus Beasiswa DPR Palua akan mengundang kembali para pihak terkait rapat bersama mencari solusi.
“Ini sangat urgen [untuk diselesaikan]. Langkah pansus, kaminnanti Senin [pekan depan] mengundang para pihak terkait, terutama yang bisa mengambil keputusan di antaranya Pj Gubernur. Itukan menentukan juga, karena inikan terkait anggaran yang Rp 44 miliar itu yang kita butuhkan sesuai estimasi BPSDM. Kami Pansus belum melakukan simulasi karena kami masih mintak data validnya,” ucapnya.
Melihat pengeloaan beasiswa yang tidak karuan, saat rapat kerja dengan Kepala BPSDM Papua, Pansus Beasiswa DPR Papua pun merekomendasikan agar untuk saat ini pengelolaan, tidak harus melalui BPSDM. Namun mungkin nanti ada badan lain yang ditunjuk mentransfer pembayaran beasiswa Juli-Desember 2023.
Fauzun Nihayah mengatakan, beberapa waktu lalu telah disepakati dengan Kemendagri bahwa kabupaten/kota di Papua membantu pendanaan beasiswa. Hanya saja, hingga kini kesepakatan itu tidak terlaksana. Sebab, tidak semua kabupaten atau kota mau menanggung biaya beasiswa ini.
Pansus Beasiswa DPR Papua Berharap, pembayaran beasiswa Juli-Desember itu harus segera dituntaskan, sehingga ada solusi pasti. Jangan sampai mahasiswa Papua di luar negeri, berada dalam tekanan psikis dan lain sebagainya.
“Ini urgen yang harus dicarikan solusinya. Senin siang kami akan panggilan kembali [para pihak terkait] disela-sela sidang kami, karena kami sedang masa sidang, tapi kami akan berupaya menyelesaikan persoalan ini,” kata Fauzun Nihayah.
Sementara itu, Kepala BPSDM Papua, Aryoko Rumaropen mengatakan mengakui ada berbagai saran yang diberikan Pansus Beasiswa DPR Papua saat rapat kerja itu.
“Tadi saran dari Pansus, tata kelola perlu diperbaiki dan mengenai keuangan nanti kami akan laporkan ini kepada Sekda untuk diteruskan ke Pj gubernur. Akan tetapi yang urgen hari ini adalah kebutuhan periode Juli-Desember harus segera diselesaikan,” kata Aryoko Rumaropen.
Ia pun mengakui estimasi pembayaran beasiswa periode Juli-Desember 2023 berkisar Rp 101 miliar. Namun saldo di rekening BPSDM Provinsi Papua tersisa Rp 57 miliar.
“Data kita ada 1.718 mahasiswa, tapi proses yang valid kemarin kami lakukan mahasiswa aktif itu ada sekitar 1.300. Makanya kami masih ada saldo. Tetapi saldo itu tidak bisa kita gunakan, karena dasar permintaannya adalah untuk semester sampai bulan Juni,” ucapnya.
Katanya, BPSDM akan melaporkan dulu ke Sekda apakah saldo itu dikembalikan ke kas baerah terlebih dulu, kemudia BPSDM mengajukan permintaan lagi sesuai kebutuhan Juli-Desember, ataukah kekurangan yang dibutuhkan ditambahkan.
“Hasil rapat tadi akan kami laporan ke Sekda selalu ketua TAPD nanti bagaimana solusi pemerintah dan juga akan kami rapatkan di DPR Papua. Atas saran Pansus DPR Papua, nanti kita duduk bersama untuk memutuskan apakah ini segera kita selesaikan dalam minggu berjalan. Nanti ada kesepakatan antara pimpinan daerah, baik pak gubernur atau tim anggaran dan Banggar DPR Papua,” ujarnya.
Ia juga mengakui, kesepakatan pemkab/pemkot membantu Pemprov Papua membayar beasiswa, belum terlaksana. Hingga kini baru Pemkot Jayapura yang menyatakan akan mendukung pembayaran beasiswa tetapi melalui hibah kepada Pemprov Papua.
“Tapi inikan sudah November dan Pemprov Papua sudah tutup APBD. Ini kalau masuk dalam bentuk penerimaan sebagai apa. Padahal tujuannya harus masuk sebelum kita tetapkan APBD,” kata Aryoko Rumaropen. (Arjuna)
