Metro Merauke – 15 staf Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Selatan melalui Kuasa Hukum, Kaitanus F.X secara resmi melayangkan somasi kepada KONI Papua Selatan terkait honor belasan staf yang disebut belum dibayarkan, terhitung April hingga Desember 2024.
Menanggapi persoalan yang telah memantik perhatian publik, Mantan Ketua Harian KONI Papua Selatan, Soleman Jambormias menjelaskan, pihaknya melalui tim kuasa hukum saat ini tengah membuat telaah kemudian akan dikirim kembali guna menjawab pihak somasi.
“Jika dilihat SK yang ada, salah satu klausul adalah bisa diputuskan sepihak ketika tanaga mereka tidak dibutuhkan lagi. Lalu terkait gaji, dibayarkan gaji sesuai anggaran yang tersedia, sedangkan untuk di tahun 2024 tidak bisa diselesaikan sampai Desember karena anggarannya hanya tersedia sampai April,” ujar Soleman Jambormias dalam konferensi Pers, Rabu (14/05/2025).
Dikatakan, dirinya sebagai Ketua Harian sudah kerap kali menjelaskan kepada pengurus maupun staf KONI, bahwa dalam organisasi apapun itu tidak punya kewajiban untuk memberikan honor bulanan kepada pengurus.
“Tapi yang ada adalah kebijakan, jika anggaran itu tersedia. Karena semua organisasi olahraga mengelola hibah pemerintah dan di dalamnya tidak ada gaji bulanan, yang ada honor setiap kegiatan dilaksanakan. Kalau bicara honor bulanan itu kebijakan, karena dana hibah pemerintah itu terbatas,” ungkapnya.
Hal tersebut, sambung Soleman Jambormias, sudah semestinya dipahami lapisan masyarakat.
Lebih jauh dia menjelaskan, pengelolaan dana hibah tahun 2024, pihaknya fokus pada persiapan PON XXI, dimana dana hibah dari Pemprov Papua Selatan dibagi penggunaanya sesuai peruntukan.
“Untuk penggunaan dana KONI kita sudah diaudit lengkap, baik dari Tipikor Polda maupun BPK dan semua anggaran penggunaanya sesuai peruntukan. Sebagai ketua harian saya tidak pegang uang, tugas saya membijaki dan pengawasan agar kegiatan berjalan baik,” bebernya.
Terhadap persoalan yang ada, meskipun telah menjadi mantan ketua harian, Soleman Jambormias mengaku tetap akan perjuangkan dan berbicara dengan ketua umum untuk membantu menjawab tuntutan dimaksud. (Nuryani)
