Metro Merauke – Perjalanan jaminan kesehatan di Indonesia telah berlangsung selama puluhan tahun dan melewati berbagai fase perkembangan kelembagaan. Berawal dari Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) pada 15 Juli 1968, lembaga ini bertransformasi menjadi Perum Husada Bhakti, PT Askes (Persero), hingga akhirnya menjadi BPJS Kesehatan yang mengelola Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak 1 Januari 2014.
Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 menjadi ajang refleksi bagi BPJS Kesehatan untuk terus memperkuat kualitas layanan bagi peserta JKN. Hingga saat ini, cakupan kepesertaan Program JKN telah berkembang pesat dan berhasil menjangkau 285 juta jiwa penduduk Indonesia.
Sebagai salah satu program strategis nasional, JKN terus melakukan berbagai upaya penyempurnaan demi memberikan perlindungan kesehatan yang optimal. Pembenahan tersebut meliputi penguatan layanan di fasilitas kesehatan, pengembangan layanan digital, penyederhanaan administrasi, hingga peningkatan kemudahan akses bagi peserta.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menekankan bahwa keberhasilan penyeleganaan program ini tidak lepas dari kolaborasi kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Adaptasi yang terus dilakukan selama 58 tahun ini membawa Program JKN memasuki tahun ke-13 masa operasionalnya.
Secara khusus, Pujo menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo yang dinilai konsisten mendukung keberlanjutan Program JKN. Sinergi ini diharapkan mampu mencetak generasi sehat menuju visi besar Indonesia Emas 2045.
Namun, BPJS Kesehatan kini dihadapkan pada tantangan besar, di mana rasio klaim Program JKN telah menyentuh angka 108 persen. Angka ini menunjukkan beban pembiayaan kesehatan yang semakin membengkak dibandingkan dengan industri asuransi swasta yang biasanya melakukan repricing saat klaim mencapai 95 persen.
Guna mengatasi tantangan finansial tersebut, manajemen BPJS Kesehatan berharap adanya dukungan regulasi baru dari pemerintah untuk memperkuat keberlanjutan program. Di sisi lain, potensi pendanaan juga akan dioptimalkan melalui peningkatan kepatuhan dan perluasan kepesertaan.
Rencana strategis ke depan akan difokuskan pada tiga pilar utama, yaitu peningkatan kepesertaan, penguatan pendanaan, dan transformasi layanan. Salah satu langkah konkretnya adalah mengintegrasikan kepesertaan JKN dengan layanan publik serta mengembangkan layanan non-tatap muka berbasis teknologi digital.
Program JKN juga mendapat apresiasi dari Kepala Staf Kepresidenan RI, Dudung Abdurachman, yang menilai program ini sebagai pilar utama kesehatan masyarakat yang sejalan dengan Asta Cita Presiden. BPJS Kesehatan turut berkontribusi aktif dalam empat program prioritas pemerintah, seperti P-Care Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan di sekolah rakyat, Desa Sehat JKN, hingga Program JKN 3T bersama TNI AL.
Menutup perayaan hari jadinya, BPJS Kesehatan berhasil meraih Sertifikasi ISO 37001 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) untuk fungsi pengadaan dan investasi, serta ISO 37301 (Sistem Manajemen Kepatuhan). Capaian ini menegaskan komitmen organisasi dalam memperkuat budaya integritas dan kepatuhan yang transparan. (Nuryani)
