Emus Gwijangge: Pernyataan Menkopolhukam Berpotensi Memperkeruh Suasana

Anggota DPR Papua, Emus Gwijangge

Metro Merauke – Legislator Papua, Emus Gwijangge menilai pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam, Mahfud MD terkait dugaan kasus grafitikasi Gubernur Papua, Lukas Enembe berpotensi memperkeruh suasana.

Mahfud MD menjelaskan berbagai hal terkait dugaan kasus Gubernur Papua, Lukas Enembe yang kini ditangi KPK. Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (19/09/2022).

Bacaan Lainnya

Anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM DPR Papua, Emus Gwijangge mengatakan mestinya yang menjelaskan kepada publik mengenai dugaan kasus itu, adalah KPK. Sebab lembaga ini yang menangangi dugaan kasus gratifikasi Gubernur Papua.

“Inikan aneh, kenapa Menkopolhukam yang gelar konferensi pers. Kan ada lembaga yang menangani dugaan kasus ini yang bisa bicara. Mestinya KPK yang menyampaikan itu. Ini menurut saya keliru.
Ini seakan akan cari-cari kesalahan,” kata Emus melalui panggilan teleponnya, Senin (19/09/2022) malam.

Ia mempertanyakan apakah Menkopolhukam akan bertanggung jawab apabila terjadi situasi tak diinginkan di Papua, akibat pernyataannya itu. Sebab, katanya yang berwenang menyampaikan ke publik adalah KPK.

“Itupun ada tahapan-tahapannya lewat penyidikan yang baik. Menkopolhukam keliru, mestinya KPK yang harus bicara menggelar konferensi pers dalam dugaan kasus ini,” ujarnya.

Menurutnya, melihat dinamika yang terjadi, patut dipertanyakan, apakah masalah hukum yang dihadapi Gubernur Papua, benar kasus dugaan korupsi atau ada indikasi berkaitan dengan masalah politik di Papua.

“Inikan sudah keliahatan. Kalau memang kasus politik jujur saja. Jangan lagi bicara soal dugaan korupsi. Besok kalau demo, demo inikan dijamin undang-undang. Karena masyarakat Papua menilai ini kriminalisasi dan bentuk intimidasi terhadap Gubernur Papua yang terkesan lebih mengarah pada unsur politik,” katanya.

Emus mengatakan, mestinya Menkopolhukam tidak mengeluarkan pernyataan yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Ia juga menilai, selama ini pernyataan-pernyataan Menkopolhukam terhadap Papua terkesan selalu menyudutkan.

“Sebaiknya Menkopolhukam datang ke Jayapura menerima aspirasi masyarakat. Pernyataannya itu justru memperkeruh suasana. Orang Papua mau demo mereka ingin kesehatan gubernur baik dulu barulah penanganan kasus. Bagaimana KPK buka akses agar gubernur bisa berobat ke Singapura nanti setelah balik barulah ditindaklanjuti,” ucap Emus Gwijangge.

Beberapa jam sebelumnya, Menkopolhukam dalam keterangan persnya di Jakarta mengatakan dugaan kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Papua, bukan hanya masalah gratifikasi yang diterimanya senilai Rp 1 miliar.

Menurutnya, ada 12 laporan analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang telah diserahkan ke KPK. Dalam laporan itu menyimpulkan ada dugaan korupsi bernilai ratusan miliar rupiah.

“Kasus Lukas Enembe bukan rekayasa politik, tidak ada kaitannya dengan partai politik atau pejabat tertentu, melainkan merupakan temuan dan fakta hukum,” kata Mahfud, sebagaimana dikutip dari tayangan akun Youtube Kemenko Polhukam RI.

Katanya, kini rekening bank atas nama Lukas Enembe telah diblokir karena kasus hukum itu mencapai Rp 71 miliar. KPK juga mendalami sejumlah kasus lain yang diduga melibatkan Lukas Enembe.

Mahfud mengatakan, KPK menduga Lukas Enembe memiliki manajer pencucian uang. Kasus lain yang sedang didalami di antaranya, dana ratusan miliar rupiah untuk operasional pimpinan, dan dana pengleolaan Pekan Olahraga Nasional XX Papua.

“Penetapan Gubernur Papua, Lukas Enembe sebagai tersangka korupsi bukan terjadi secara tiba-tiba. Kasus Lukas Enembe ini bukan baru terjadi sekarang menjelang situasi politik. Saya sudah mengumumkan adanya 10 dugaan korupsi besar di Papua, dan [kasus] ini masuk di dalamnya. Tahun 2020 saya sudah umumkan,” ucapnya. (Arjuna)

Untuk Pembaca Metro Merauke

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.