Metro – Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Nduga, Papua Pagunungan dalam pembacaan putusan dismissal saat sidang pada Rabu, 05 Februari 2025.
Ditolaknya gugatan PHPU pilkada Nduga itu memastikan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Nduga terpilih, Dinar Kelnea-Yoas Beon siap dilantik memimpin negeri Ndugama periode 2025-2029.
PHPU pilkada Nduga terdaftar di MK dengan perkara Nomor 242/PHPU.BUP-XXIII/2025. Pemohon adalah calon Bupati dan calon Wakil Bupati Nduga nomor urut 01, Namia Gwijangge-Obed Gwijangge dan termohon adalah KPU Kabupaten Nduga.
Hakim MK, Ridwan Mansyur yang membacakan putusan dismissal untuk PHUP pilkada Nduga mengatakan terhadap dalil pemohon adanya pemindahan TPS yang dilakukan termohon atau kPU Nduga yang dianggap tidak berdasar dan tanpa alasan jelas, ternyata sudah mendapat persetujuan kepala distrik dan kepala suku.
Terhadap hal tersebut Bawaslu tidak mendapat laporan atau temuan dengan demikian menurut Mahkamah adalah alasan aquo tidak berdasarkan menurut hukum.
Berkenaan dengan dalil pemohon adanya intimidasi oleh LMA, pimpinan parpol dan tim sukses calon nomor urut 02, Mahkamah berpendapat dalil permohonan itu tidak dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenarannya.
Terlebih terhadap dalil permohonan aquo Bawaslu bahwa di seluruh Kabupaten Nduga tidak pernah menemukan dugaan pelanggaran dan atau dalil yang terkait dalil permohonan tersebut.
“Dengan demikian dalil aquo tidak beralasan menurut hukum. Berkenaan dengan adanya peran aparatur sipil negara pada tingkat TPS dalam mengarahkan masyarakat memilih calon tertentu Mahkamah berpendapat dalil itu tidak meyakinkan Mahkamah akan kebenarannya,” kata Ridwan Mansyur.
Terlebih terhadap dalil pemohon aquo Bawaslu Kabupaten Nduga tidak pernah menemukan dan atau menerima laporan mengenai yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil aquo tidak berdasarkan menurut umum.
Selain itu, aqou mengenai dalil permohonan adanya pengurangan suara pemohon mulai dari tingkat TPS, PPD hingga KPU oleh termohon, adalah dalil yang tidak dapat diyakini kebenarannya.
Terlebih Bawaslu Kabupaten Nduga tidak pernah menerima laporan pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon dan tidak diproses sesuai penanganan pelanggaran dan tidak pernah mengeluarkan tanda terima penerimaan pelanggaran.
Dengan demikian menurut Mahkamah dalil aquo tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan pertimbangan uraian itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil-dalil pokok itu permohonan pemohon.
Mahkamah meyakini pelaksanaan tahapan pilkada Kabupaten Nduga 2024 telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.
Mahkamah tidak menemukan kondisi khusus dan terhadap perbedaan perolehan suara, pihak terkait dengan pemohon adalah 5.468 suara atau 5,76 persen.
Hakim konstitusi, Suhartoyo yang membacakan Amar Putusan mengatakan, mengabulkan ekspresi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. Menolak eksepsi termohon dan ekspesi pihak terkait untuk selain dan selebihnya.
“Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan seusai rapat sembilan hakim Mahkamah Konstitusi,” kata Suharyoto. (Arjuna)
