Metro Merauke – Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan sentra sarana prasarana Pemerintahan Provinsi Papua Selatan.
Groundbreaking dilaksanakan di salah satu hotel di Merauke, Selasa (04/06/2024).
Peletakan batu pertama dilakukan Wapres RI usai melakukan dialog dan tatap muka pemerintah bersama masyarakat Papua Selatan.
“Hari ini, kita mencanangkan pembangunan sentra sarana dan prasarana pemerintahan Provinsi Papua Selatan, yang merupakan tanda komitmen dan kesungguhan Pemerintah untuk membangun Provinsi Papua Selatan,” ujar Ma’ruf Amin.
Dikatakan Ma’ruf, kebijakan pemekaran wilayah di Papua merupakan agenda strategis pemerintah yang mesti terus kita kawal bersama, baik lintas kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, maupun antara pemangku kepentingan lainnya.
Dalam mendorong percepatan pembangunan Papua dan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP), Pemerintah telah
membentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau Badan Pengarah Papua (BPP).
“Kita tengah menyaksikan upaya aktif pemerintah daerah baru dalam menyediakan rumah besar bagi masyarakat Papua Selatan, dengan melakukan berbagai persiapan kelembagaan pemerintah dan pemantapan langkah-langkah strategis pembangunan di Papua Selatan,” katanya.
Dipenghujung sambutannya Wapres berpesan, agar Pemprov mempertajam program dan langkah-langkah yang bersifat komprehensif dengan menonjolkan potensi dan keunikan wilayah Provinsi Papua Selatan yang berada di perbatasan negara.
Kedua, jadikan kawasan sentra pemerintahan Provinsi Papua Selatan ini tidak hanya menjadi penopang fisik fungsi
pemerintahan semata, tetapi juga poros penggerak percepatan pembangunan Provinsi Papua Selatan.
“Kawasan ini harus menjadi pendorong pengembangan ruang terbuka hijau, penggerak kegiatan sosial kemasyarakatan yang inklusif, serta pusat penyusunan kebijakan yang meningkatkan konektivitas ekonomi antarwilayah di Provinsi Papua Selatan.”
Selain itu, sambung Ma’ruf, perlunya kolaborasi, sinergi, dan kerja sama antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar terus aktif memastikan tahapan persiapan pembangunan berjalan dengan baik.
“Seluruh pemangku kepentingan, khususnya orang asli Papua, harus terlibat dalam penyusunan rencana induk yang terpadu, desain wilayah yang berkesinambungan, manajemen proyek yang terukur, serta pembiayaan lintas sektor untuk pembangunan sentra sarana dan prasarana utama beserta sarana pendukung lainnya,” tandas Ma’ruf.(Advetorial)
