Metro Merauke – Pemerintah Provinsi Papua berharap orang yang bertugas mengatur jalannya upacara (protokol) harus mengetahui tugas dan fungsi (tupoksi) organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di bidangnya.
“Dengan begitu, akan paham turunannya,” kata Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Provinsi Papua Anni Rumbiak di Jayapura, Selasa.
Anni lantas menyebutkan tiga hal dalam menjalankan tugas protokol, yakni: Pertama, protokol harus memahami benar tupoksinya. Dengan demikian, secara otomatis segala apa yang mereka kerjakan akan berjalan dengan lancar.
Kedua, lanjut Anni, tata penempatan dalam suatu acara seperti situasi kini. Salah satu contoh penempatan nama dan tempat duduk yang sudah sesuai dengan aturan sehingga jelas di dalam laporan atau sambutan itu mewakili pemerintah.
Ketiga, menurut dia yang perlu menjadi perhatian adalah kualitas sumber daya manusia karena membutuhkan logika dan kedisiplinan. Dengan begitu, akan mendukung kelancaran tugas-tugas pimpinan.
“Dalam suatu organisasi pemerintah, ada yang namanya kepemimpinan. Untuk itu, harus mengetahui agenda kepala daerah, harus datang lebih pagi, dan pulang setelah pimpinan pulang,” katanya lagi.
Oleh karena itu, Pemprov Papua mengharapkan melalui pelatihan keprotokolan akan meningkatkan kemampuan kompetensi sumber daya manusia, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Sementara itu, Kepala Subacara Bagian Protokol Provinsi Papua Rina Soro mengatakan bahwa peserta pelatihan terdiri atas kabag dan kasubag protokol humas dari 29 kabupaten/kota, Dharma Wanita, serta TNI dan Polri.
Ia berharap dapat mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan antara provinsi dan kabupaten/kota serta OPD sehingga menciptakan tata cara protokol yang baik sekaligus mendorong peningkatan aparatur pemerintah se-Papua.
Pelatihan ini berlangsung selama 2 hari, yakni: pada hari pertama materi dari pembawa acara TV nasional Tio Nugroho; pada hari kedua, MC acara kenegaraan Baihhaki. (Antara)
