Presiden Jokowi Wajib Membuat Perpers KKR di Tanah Papua 

John NR Gobai

Oleh: Jonh NR Gobai

Pengantar 

Bacaan Lainnya

Perlu diingat bahwa Pelanggaran hak asasi manusia di Tanah Papua semakin eksis terjadi dan dilakukan oleh aparat keamanan sejak 1961 dengan berbagai nama sandi operasi. Berbagai operasi ini memunculkan dendam dan sakit hati orang Papua, serta membakar semangat disintegrasi di Papua.

Semua yang terjadi itu hanya untuk mempertahankan jargon NKRI harga mati. Disaat yang sama, telah menumbuh kembangkan semangat Papua Merdeka harga mati. Berbagai kasus kekerasan ini telah menjadi memoria pasionis Orang Papua sampai hari ini. 

Dengan dibuat Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 21 Tahun 2001, yang salah satu tujuannya atau hal mendasar dibuatnya UU ini, adalah menyelesaikan dua akar permasalahan di Papua, yaitu distorsi sejarah dan Pelanggaran HAM yang terjadi sebelum tahun 2000 dan setelah tahun 2100.

Maka diperlukan adanya pengungkapan kasus-kasus pelanggaran HAM (berat) masa lalu dengan dimasukannya ayat tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Provinsi Papua dan Pengadilan HAM yang harusnya dengan Peraturan Presiden sesuai kewenangannya namun sampai hari ini belum dibentuk. 

Beberapa tahun lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mendorong agar Rancangan Undang Undang Korusi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) segera masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Ia ingin RUU ini bisa lolos agar pembahasan materinya bisa segera dilakukan.

Kami sangat apresiasi langkah politik ini dan ini telah sesuai dengan amanat UUD 1945. Namun sayang terakhir dengan Perpres belum membentuk tim yang tentunya berbeda dengan maksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 UU No 21 tahun 2001, jadi mungkin tepat bila Tim ini berlaku diluar Papua.

Landasan Teori

Penegakan HAM dan KKR sangat terkait dengan teori negara hukum. Dalam kepentingan warga negara sebagai pemegang hak yang dilanggar oleh aparat negara, maka negara dalam konsepsi negara hukum akan kehilangan karakteristiknya sehingga perlindungan HAM merupakan bagian yang inheren dari teori negara hukum.

Menurut Dr.Yunus Wonda, yang mengutip,Tony F. Marshall, merumuskan definisi, restorative justice (keadilan restoratif) adalah proses dimana pihak-pihak berkepentingan, memecahkan bersama cara mencapai kesepakatan pasca terjadi suatu tindak pidana, termasuk implikasinya dikemudian hari.

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Muladi dalam restorative justice, korban diperhitungkan martabatnya. Pelaku harus bertanggungjawab dan diintegrasikan kembali ke dalam komunitasnya. Pelaku dan korban berkedudukan seimbang dan saling membutuhkan, karena itu harus dirukunkan (rekorsiliasi). 

KKR di Berbagai Negara

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah sebuah komisi yang ditugasi untuk menemukan dan mengungkapkan pelanggaran pelanggaran HAM yang dilakukan pada masa lampau, dengan harapan menyelesaikan konflik dan mewujudkan rekonsiliasi Nasional.

Beberapa negara pernah membentuk komisi seperti ini antara lainKomisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan yang dibentuk oleh Presiden Nelson Mandela setelah apartheid, pada umumnya dianggap sebagai sebuah model untuk Komisi Kebenaran yang cukup berhasil. 

Namun, KKR Afsel juga dikriik karena membiarkan pelaku kejahatan tidak dihukum. Sebagai laporan kepada pemerintah, mereka memberikan bukti bukti menentang revisionisme sejarah atas terorisme negara dan kejahatan-kejahatan lain serta pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. 

Presiden Nelson Mandela memberikan wewenang kepada KKR untuk mempelajari akibat-akibat apartheid di negara itu.

Di Timor-Timur dibentuk Komisi untuk Penerimaan. Kebenaran dan Rekonsiliasi (Comiss4o de Acolhimento, Verdade e Recorviliacao de Timor Leste) dan Komusi Kebenaran dan Persahabatan? 

KKR di Indonesia 

Di indonesia pada masa pascareformasi, pengakuan terhadap HAM menjadi semakin kuat dengan diaturnya HAM dalam Amardemen UUD 1945 dan Tap MPR XVII/MPR/1998 tentang HAM yang melampirkan sebuah Piagam HAM.

Ini kemudian diikuti dengan pembentukan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM serta pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di tingkat nasional melalui UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI).

Padahal banyak pelanggaran HAM yang terjadi dibawah tahun 2000 yang harus diselesaikan dengan KKR, sebut saja, Kasus PKI 1965, Kasus Talangsari dan Kasus Papua.

Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc

Pengadilan HAM ad hoc adalah pengadilan di lingkungan peradilan umum yang dibentuk khusus untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 43 UU Pengadilan HAM, yang berbunyi:

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.

Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.

Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana di maksud dalam ayat (1) berada di lingkungan Peradilan Umum.

KKR di Papua

Terkait dengan penyelesaian permasalahan Pelurusan Sejarah dan Pelanggaran HAM masa lalu dalam Pasal 46, UU No 21 Tahun 2001, diatur sebagai berikut:

1. Dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa di Propinsi Papua dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

2. Tugas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah a. Melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia: dan b. Merumuskan dan menetapkan langkah langkah rekonsiliasi.

3. Susunan keanggotaan,kedudukan, pengaturan pelaksanaan tugas dan pembiayaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atur dalam Keputusan Presiden setetelah mendapatkan usulan dari Gubernur. 

UU ini secara eksplisit tidak mensyaratkan Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi berdasarkan UU KKR yang belaku nasional, namun sejak ditetapkannya UU Otonomi Khusus Papua, Pemerintah belum membentuk Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, sesuai perintah Pasal 45 Ayat 2 UU No 21 Tahun 2001 dengan Kepres atau Perpres. 

Penutup

DPR Papua dalam Rapat Paripurna pembahasan APBD Perubahan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2019 beberapa waktu lalu, mestinya telah mengesahkan Raperdasus tentang KKR,yang telah dihahas bersama biro hukum,Pemerintah Provinsi Papua, dilakukan Konsultasi Public di 5 (lima) wilayah adat di Papua,sesuai Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Namun pengesahan itu ditunda karena aturan KKR merupakan kewenangan pemerintah pusat, Gubernur Papua, Lukas Enembe, juga telah menugaskan UNCEN untuk membuat kajian tentang KKR di Papua sebagai negara hukum, untuk menyelesaikan permasalahan distorsi sejarah dan pelanggaran HAM yang terjadi sejak integrasi Papua kedalam Negara Indonesia sampai dengan tahun 2000.

Dari tahun 2000 hingga sekarang di Propinsi Papua, maka Pemerintah Indonesia harus dapat membentuk Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsihasi di Propinsi Papua. 

Dalam Pasal 47 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM di sebutkan sebagai berikut:

1. Pelanggaran hak sasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

2. Komisi Kebenaran dan Rekonaliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang undang. 

UU ini mengamanatkan pembentukan KKR dengan Undang-Undang, yang akan menjadi instrumen bagi penyelesain pelanggaran HAM yang berat, yang terjadi di Papua, sesuai dengan UU No 26 tahun 2000 Pasal 43 UU Pengadilan HAM, yang berbunyi:

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc. Ini artinya mekanisme yudicial dapat juga dilakukan untuk Pelanggaran HAM masa lalu tentu sesuai dengan amanat Pasal 45 dan Pasal 46 UU Nomor 21 tahun 2001 Jo UU Nomor 2 tahun 2021.

DPR Papua pada tahun 2019 menyusun draf KKR karena kami melihat belum ada keseriusan Pemerintah Pusat dan untuk mendorong Pemerintah Pusat agar membuat Peraturan Presiden sesuai dengan kewenangan Pemerintah. 

Referensi:

1.Priscilla B. Hayner, Unspeakabie Truths: Transitional Justice and Challenge The Truths, him 27-75 

2.“Operasi Militer di Papua” Baca Dokumentasi ELSAM 

3. https //nasional tempo.co/read/1276550/mahfud-md-dorong-ruu-kkr-segera-masuk-prolegnas2020/full&viewzok 

4.Muhammad Asrun (2004), Krisis Peradilan (Mahkamah Agung di Bawah Soeharto), Jakarta Penerbit Elsam, him 42 

5.Wonda Yunus, Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Papua dalam perpesktive Restorative Justice, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum. Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, 2017

6.https //dpr papua go id/dpr papua-minta-pemberlakuan-kembali-uu kkr-jangan-hanya-sekedar-wacana/

7. UU No 21 tahun 2001

8. UU No 26 tahun 2000 (*)

Penulis adalah Ketua Kelompok Khusus DPR Papua dan Anggota Bapemperda DPR Papua

Untuk Pembaca Metro Merauke

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.