Metro Merauke – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Provinsi Papua Selatan menggelar pembinaan tata kelola siber dan sandi di lingkup pemerintah provinsi setempat, Rabu (11/06/2025).
Pembinaan tersebut melibatkan Kepala Diskominfo di empat kabupaten dalam cakupan Provinsi Papua Selatan. Kabupaten Merauke, Mappi, Boven Digoel, dan Kabupaten Asmat.
Asisten I Bidang Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno mewakili Gubernur Apolo Safanpo saat membuka kegiatan menjelaskan akan pentingnya kegiatan ini.
Hal itu, katanya, seiring dengan dinamika perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi tata pemerintahan keamanan siber dan persandian menjadi aspek yang sangat krusial untuk memastikan keberlangsungan dan keandalan layanan pemerintahan.
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan amanat jelas kepada Badan Saiber dan Sandi Negara (BSSN) untuk membina penyelenggaraan persandian di instansi pemerintah daerah termasuk di provinsi baru melalui dinas yang membidangi komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
Guritno mengatakan, BSSN menyusun dan menjalankan program pembinaan yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas penyelenggara persandian dalam menghadapi tantangan keamanan informasi.
Persandian dan keamanan siber yang terus berkembang. Peningkatan kapasitas ini tidak hanya mencerminkan kesiapan dalam mengelola ancaman siber tetapi juga menegaskan komitmen dalam menjaga ruang siber kedaulatan siber provinsi dan negara secara menyeluruh.
“Kemampuan dalam tata kelola siber dan persandian merupakan fondasi yang penting untuk menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks,” katanya.
Untuk itu, sambungnya, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengamankan ruang digital yang menjadi tulang punggung pelayanan publik dan pengelolaan data strategis.
Lebih lanjut dia mengatakan, asistensi penyusunan program kerja keamanan siber keamanan sistem pemerintah berbasis elektronik dan persandian. Sosialisasi kebijakan keamanan siber dan persandian yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ditingkat daerah.
Presiden Prabowo Subianto dalam arahan strategisnya ditahun ini menegaskan pentingnya pembentikan tim insiden siber diseluruh provinsi, kabupaten/kota di Indonesia.
“Tim ini memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam respon cepat terhadap insiden dan ancaman siber,” ujarnya.
Di provinsi baru, lanjut dia, pembentukan ini akan memperkuat kesiap siagaan koordinasi penanganan insiden siber secara terpadu antara pemerintah daerah, BSSN dan pemangku kepentingan lainnya.
Tim tanggap insiden siber menjadi titik fokus pengawasan, mitigasi resiko,dan penguatan kesadaran keamanan dilingkungan pemerintah daerah. Langkah ini sangat penting untuk mewujudkan tata kelola penanganan siber yang tangguh, adaptif,dan mampu melindungi infrastruktur informasi strategis .
Guritno menambahkan, dengan fokus pada tata kelola dan sumber daya manusia serta kolaborasi lintas sektor diharapkan Provinsi Papua Selatan sebagai bagian dari wilayah Papua dapat lebih optimal dalam mengoptimalisasikan program-program keamanan siber serta mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Papua Selatan, Nugroho Asrianto mengatakan, pembinaan tata kelola siber dan sandi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan dinilai penting.
Terlebih, katanya, di era digital saat ini, keamanan siber bukan lagi pilihan, namun merupakan sebuah keharusan.
“Karena kita ketahui bersama serangan siber sering datang dari berbagai arah dan berpotensi untuk melumpuhkan sistem pemerintahan,” kata dia.
Tak hanya itu, juga bisa mengancam kerahasian data dan pada akhirnya akan mengganggu pelayanan publik.
“Oleh karena itu kita semua wajib dan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem informasi dan data kita aman dari segala ancaman,” ujarnya.
Pembinaan ini merupakan momentum penting untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam mengelola keamanan dibidang siber dan persandian.
Melalui kegiatan ini, kata dia, diharapkan akan mendapatkan pengetahuan terkini dan terbaru dan bagaimana praktek-praktek untuk melindungi aset informasi masing-masing. (Nuryani)
