Metro Merauke – Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kabupaten Merauke, Papua Selatan, menggelar Musyawarah Daerah (Musda) III, Sabtu (18/04/2026).
Agenda utama ini bertujuan melahirkan kepengurusan baru yang lebih kolaboratif guna memastikan tumbuh kembang anak-anak di wilayah perbatasan tetap terjaga di masa emasnya (golden age).
Bunda PAUD Kebudayaan Merauke, Nofa Gebze, dalam sambutannya menekankan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan investasi terbesar bagi masa depan bangsa.
Sehingga, katanya, pola asuh di rumah harus sejalan dengan stimulasi yang diberikan di sekolah. Oleh karena itu, HIMPAUDI diharapkan mampu menggandeng kader-kader PKK hingga ke tingkat kampung.
“Musda ini diharapkan melahirkan kepengurusan yang semakin kolaboratif, memastikan tidak ada anak di wilayah kita yang terlewatkan masa emasnya,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Romanus Kande Kahol, memberikan catatan serius mengenai kondisi tenaga pendidik. Merauke saat ini tengah menghadapi krisis kekurangan guru akibat banyaknya tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun.
Kadisdik berharap Musda III ini menghasilkan rekomendasi berjenjang yang kuat. Ia mendorong pengurus pusat HIMPAUDI untuk ikut melobi Menpan-RB agar memberikan formasi CPNS khusus bagi tenaga PAUD. “Jika tidak diberi ruang formasi, ke depan kita akan menghadapi permasalahan serius dalam dunia pendidikan,” tegas Romanus.
Ia menegaskan, selain masalah administratif, HIMPAUDI dihadapkan pada tantangan sosial yang semakin kompleks bagi Generasi Alfa, semisal ancaman peredaran ganja, dampak negatif gadget, judi online, hingga akses konten negatif maupun masalah kesehatan, stunting dan penyebaran HIV-Aids dj kalangan pelajar.
“Menjawab tantangan pendidikan ini menjadi tanggungjawab bersama, harus bersinergi dan kolaborasi baik dengan orang tua, guru, pemerintah maupun komponen lainnya,” kata Kahol.
Selaras dengan hal tersebut, Ketua HIMPAUDI Papua, Magdalena Sappe, menyebut HIMPAUDI merupakan mitra strategis pemerintah. Dengan dinamika wilayah, Musda III ini juga membahas tindak lanjut pembentukan HIMPAUDI Provinsi Papua Selatan.
“Saat ini wilayah kerja HIMPAUDI Papua masih mencakup 28 kabupaten dan 1 kota. Namun, berdasarkan rekomendasi terbaru, segera dibentuk kepengurusan definitif HIMPAUDI Papua Selatan yang membawahi 4 kabupaten,” kata Magdalena.
Diharapkan dengan kolaborasi yang baik, sebagai komitmen kuat mendukung HIMPAUDI demi terwujudnya generasi bangsa yang maju, disiplin, dan berkarakter. (Nuryani)
