Metro Merauke – Pemerintah Kabupaten Merauke terus mempersiapkan diri jelang dibukanya Sekolah Rakyat Tahun ajaran 2025/2026.
Untuk sementara waktu, sejumlah gedung di SMK Negeri 2 Merauke digunakan untuk pelaksanaan program pemerintah pusat, sekolah rakyat terintegrasi SD dan SMP.
Hanya saja, pinjam pakai ruangan SMK Negeri 2 untuk sekolah rakyat sempat mendapat protes sejumlah guru. Mereka mengaku resah, karena beberapa ruangan untuk praktek dan belajar siswa telah direnovasi digunakan kegiatan sekolah rakyat. Hal tersebut dikhawatirkan dapat menghambat proses belajar siswa SMK Negeri 2.
Mengetahui kondisi itu, Kepala Dinas Pendidikan, Romanus Kahol mengadakan pertemuan dengan Kepala Sekolah dan guru SMK Negeri 2. Ia menjelaskan bahwa penggunaan ruangan ini bersifat sementara, sembari menunggu pembangunan gedung sekolah rakyat permanen di Jalan Garuda Mopah Lama, Kelurahan Rimba Jaya.
“Pemakaian gedung ini sementara saja, satu atau dua tahun sudah dikembalikan, nantinya SMK Negeri 2 dapat kembali menggunakan ruangan yang telah dipinjamkan untuk kegiatan belajar mengajar dan praktik siswa lagi,” katanya..
Dengan penjelasan ini, sambung Romanus Kahol, para guru dan siswa SMK Negeri 2 diharapkan dapat memahami situasi dan kondisi yang ada.
Sementara itu Kepala SMK Negeri 2 Merauke, Rose Helly menegaskan, pada prinsipnya pihak sekolah ikut mendukung dan menyambut baik hadirnya sekolah rakyat yang menjadi gagasan Presiden Prabowo, bertujuan memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, dengan harapan memberikan manfaat untuk memajukan anak didik dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. (Nuryani)
