Metro Merauke – Pemerintah Provinsi Papua Selatan baru saja menggelar Forum Tematik Pembangunan (Fortembang) yang diinisiasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) Papua Selatan berkolaborasi program SKALA, JERAT (Jaringan Kerja Rakyat Papua). Kegiatan tersebut sebagai langkah strategis untuk menjaring aspirasi dan menentukan arah kebijakan pembangunan tahun 2027.
Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat merupakan pilar utama dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Partisipasi aktif masyarakat, mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan, dinilai penting untuk memastikan arah pembangunan selaras dengan kebutuhan rill di lapangan.
Hal tersebut ditegaskan Asisten I Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agustinus Joko Guritno, saat menutup Forum Tematik Kelompok Rentan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Fortembang) Papua Selatan, Rabu (01/04/2026).
Forum ini menjadi agenda strategis sebagai rangkaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, dengan fokus pada penguatan hak-hak kelompok rentan dalam struktur pembangunan.
Sebagai bentuk nyata dari komitmen tersebut, acara ditutup dengan penandatanganan berita acara, yang disaksikan para pemangku kepentingan menjadi simbol sahnya hasil forum sekaligus komitmen bersama untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang inklusif dan partisipatif di Papua Selatan.
Dalam sambutannya, Agustinus Joko Guritno, berharap panduan yang telah diluncurkan dapat menjadi rujukan baku bagi pelaksanaan forum serupa di masa depan.
“Regulasi tersebut dipersiapkan untuk menjamin keberlanjutan program pembangunan yang memprioritaskan kelompok rentan, sejalan dengan visi besar Papua Selatan. Oleh karena itu, usulan-usulan prioritas yang lahir dari forum ini akan menjadi poin penting dalam dokumen RKPD 2027, dengan tetap mengacu pada ketentuan dan regulasi nasional maupun daerah yang berlaku,” kata Guritno.
Apresiasi tinggi juga diberikan kepada Bapperinda Papua Selatan beserta para mitra strategis, termasuk program SKALA, JERAT (Jaringan Kerja Rakyat Papua), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta berbagai organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi lintas sektor ini dianggap sebagai energi positif dalam mempercepat kemajuan daerah.
Dikatakan Direktur Jaringan Kerja Rakyat Papua, Jimmy Biay, sebagai tindaklanjut dari kegiatan tersebut, segera akan dilanjutkan dengan konsultasi publik. “Program-program prioritas yang sudah dihasilkan dari Fortembang akan terus kita kawal bersama,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Bapperida Papua Selatan, Ulmi L Wayeni menyebut, lewat Fortembang dapat mengidentifikasi program-program yang memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.
Memperkuat kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten-kabupaten di bawahnya agar tidak terjadi tumpang tindih program.
Dipastikan hasil dari forum ini akan menjadi fondasi utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Dikatakan, langkah ini merupakan bagian dari upaya percepatan pembangunan di provinsi baru (DOB) agar infrastruktur dan layanan publik dapat segera setara dengan wilayah lain di Indonesia. (Nuryani)
