Metro Merauke – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan mencatatkan langkah penting dalam tertib administrasi aset daerah. Bertempat di halaman Kantor Gubernur, Kawasan Pusat Pemerintahan Salor, Merauke, Pemprov menggelar apel perdana kendaraan dinas, Senin (20/4/2026).
Kegiatan ini melibatkan seluruh kendaraan operasional di lingkungan pemerintah provinsi, mulai dari kendaraan roda dua dan roda empat.
Gubernur Papua Selatan, Alolo Safanpo, menegaskan bahwa apel kendaraan ini bukan sekedar rutinitas formalitas, melainkan strategi besar untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kita berkeinginan menjadi yang pertama di antara empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua yang meraih Opini WTP. Salah satu syarat utamanya adalah validasi aset yang akurat,” ujar Apolo.
Dikatakan, Papua Selatan terus bergerak maju dalam progres pembangunan disegala bidang. Semisal melaksanakan 12 road map yang dicanangkan Kemendagri, membangun infrastruktur kantor gubernur maupun kantor DPRPS.
Fokus utama dari apel kendaraan dinas adalah untuk validasi faktual. Apolo menjelaskan bahwa seringkali terjadi selisih antara laporan administratif dengan ketersediaan unit di lapangan.
“Perlu dikroscek datanya, memastikan jumlah unit di database sesuai dengan fisik yang benar,” kata Apolo Safanpo.
Selain aspek administratif, apel kendaraan ini merupakan simbol komitmen aparatur sipil negara (ASN) di Papua Selatan terhadap pelayanan publik. Kendaraan dinas adalah alat penunjang utama dalam menjangkau masyarakat di wilayah selatan Papua yang luas.
”Kehadiran kita semua di sini adalah bentuk komitmen pada peningkatan kinerja dan pengabdian bagi masyarakat di Provinsi Papua Selatan,” pungkas Apolo.
Dengan langkah proaktif ini, Pemprov Papua Selatan optimis dapat membangun fondasi pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan menjadi teladan bagi provinsi baru lainnya di tanah Papua. (Nuryani)
