Metro Merauke – Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak penerapan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024. MK membacakan putusan perkara nomor 114/PUU-XX/2022 terkait uji materi sistem pemilu, Kamis siang (15/6/2023).
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Papua Selatan, Jeremias Michael Omona mengatakan, berkaitan putusan MK tersebut, pemilu yang akan digelar pada Februari 2024 mendatang, bakal penuh dengan praktek money politik.
“PSI menyambut baik putusan MK yang telah mengedepankan gagasan mempertahankan demokrasi di Indonesia, namun tentu hal ini akan berimplikasi pada banyak hal, termasuk maraknya money politik,” kata Jerry Omona.
Menurut Jerry, “jual beli suara” pada pemilu 2024 akan tak terhindarkan. “PSI mengecam upaya merusak demokrasi, termasuk beli suara rakyat,” tegasnya.
Baginya, semua pihak termasuk partai politik mesti berkomitmen menjaga demokrasi dari para perampok suara rakyat.
“Masyarakat jangan terpancing politisi yang memberi uang, jangan ikut bodoh seperti mereka, karena pada akhirnya, jika kita menerima uang, kita telah ikut merusak daerah ini,” tukasnya.
Ia mengatakan, untuk menciptakan Papua Selatan yang berkeadilan, semua pihak mesti bergandengan tangan menolak politik uang.
“Saya memaklumi, bahwa hari ini wakil rakyat kita di DPR hanya memanfaatkan suara rakyat, dan setelah menduduki jabatan, mereka melupakan rakyat, ini trauma yang dirasakan,” katanya.
Namun, kata Jerry, meskipun terdapat trauma tersebut, masyarakat harus kuat dan berani memilih wakil rakyat yang benar benar peduli, dan menolak terlibat dalam jual beli suara.
“Kita lawan money politik, karena jika tidak, suara kita akan sia sia karena diberi pada wakil rakyat yang kotor,” ucapnya.
Jerry menegaskan, PSI siap menjadi wakil rakyat yang benar benar bersih kerja untuk rakyat. “Bukan wakil rakyat yang akan jadi perampok dan koruptor,” pungkasnya. (redaksi)
