Metro Merauke – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Selatan menyampaikan hasil ferivikasi administrasi terhadap ratusan bakal calon anggota DPR Papua Selatan maupun 17 cakal calon DPD RI, Sabtu (17/06/2023).
Ketua KPU Papua Selatan, Theresia Mahuse dengan gamblang menyebut, ada sejumlah temuan selama ferivikasi berlangsung.
“Penyampaian ini secara general atau umum. Hasil fervak caleg dan DPD RI, ada sejumlah temuan untuk dokumen hasil pengajuan bacaleg sebagai syarat,” kata Theresia Mahuse dihdapan parpol peserta Pemilu maupun calon anggota DPD RI yang hadir.
Diuraikan, salah satu temuan terkait dokumen hasil pengajuan bacaleg, ditemukan dokumen KTP yang uploud bukan milik bacaleg yang bersangkutan, melainkan KTP orang lain.
“Ada juga kita temukan terkait keterangan dari pengadilan yang tidak pernah dipidana, yang diuplod SKCK, itu tidak sesuai peruntukannya,” katanya.
Sehingga, sambung Theresia Mahuse, dimasa tahapan perbaikan, 26 Juni-9 Juli, hendaknya dimanfaatkan dengan baik untuk memperbaiki dokumen tersebut.
Ketua KPU mengungkapkan, ada sejumlah mantan terpidana menjadi bacaleg namun belum mengupload surat keputusan pengadilan yang memiliki hukum tetap.
“Ini penting, dari hasil putusan dapat dilihat apakah hukumannya di atas 5 tahun atau dibawah 5 tahun. Kalau diatas 5 tahun, berarti harus melewati masa jeda, tapi kalau dibawah lima tahun tidak harus melalui masa jeda,” tuturnya.
Ketika disinggung berapa jumlahnya, Ketua KPU Papua Selatan tidak merinci jumlah pastinya (bacaleg mantan terpidana).
“Pastinya ada mantan terpidana kasus korupsi yang maju sebagai bacaleg,” katanya.
Tak hanya itu, pihaknya juga menemukan ASN maju sebagai bacaleg. “Masa perbaikan cukup mepet, sebaiknya dimanfaatkan dengan baik untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen sesuai persyaratan,” tandasnya. (Nuryani)
