Metro Merauke – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Papua Selatan menyelenggarakan Konferensi Wilayah (Konferwil) I di Merauke, Minggu (09/08/2026).
Forum tertinggi tingkat provinsi ini diselenggarakan untuk membentuk kepengurusan definitif PWNU Papua Selatan sekaligus menyusun garis besar program kerja organisasi untuk masa khidmah lima tahun ke depan.
Pelaksanaan Konferwil I dibuka langsung Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, dihadiri Sekjen PBNU, KH.Lukman Umafagur dan forkopimda, kegiatan tersebut mengacu pada Surat Keputusan PWNU Papua Selatan Nomor 81/PW.01/A.II.01.03/XXXVI/08/2026 dan Surat Persetujuan PBNU Nomor 842/PB.01/A.I.01.44/11/08/2026 tertanggal 4 Agustus 2026.
Mengusung tema “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmat untuk Kemaslahatan Bangsa”, agenda ini dirancang sebagai fondasi komitmen bersama dalam merespons tantangan zaman serta memperkuat peran strategis NU di wilayah Papua Selatan.
Kegiatan ini dihadiri sekitar 70 peserta yang terdiri dari jajaran PCNU Merauke, PCNU Mappi, PCNU Boven Digoel, PCNU Asmat, Pengurus PWNU, serta perwakilan lembaga dan Badan Otonom (Banom) NU.
Ketua PWNU Papua Selatan, KH Moh Arifin, mengungkapkan bahwa pelaksanaan Konferwil I ini berlangsung di tengah tenggat waktu kepengurusan yang sangat mendesak. “Masa khidmah kami berdasarkan penunjukan PBNU adalah dua tahun, dimulai dari 16 Oktober 2024 dan akan berakhir pada 16 Agustus 2026. Waktunya sangat mepet, tetapi di ujung masa jabatan ini kita akhirnya bisa melaksanakan tugas pokok yaitu Konferwil,” ujarnya dalam sambutan pembukaan.
KH.Arifin mengungkapkan, sejak awal dilantik, jajarannya dihadapkan pada tantangan berat untuk menghidupkan kembali struktur organisasi di daerah.
Saat menerima amanah penunjukan dua tahun lalu, katanya, seluruh kepengurusan Pengurus Cabang NU (PCNU) di empat kabupaten—Merauke, Mappi, Boven Digoel, dan Asmat—berada dalam kondisi vakum dengan Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang sudah kadaluwarsa.
Kondisi tersebut makin memacu percepatan kerja organisasi seiring dinamika di tingkat pusat, di mana jadwal Muktamar PBNU dimajukan ke tahun 2026.
“Surat persetujuan Konferwil ini pun baru kami terima kemarin. Kami bahkan memberanikan diri menyebar undangan terlebih dahulu tanpa surat fisik karena masa khidmah kami sudah tinggal beberapa hari lagi,” tegas KH Moh Arifin membeberkan latar belakang percepatan acara.
Arifin menegaskan kesiapan PWNU Papua Selatan untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat.
“Warga Nahdliyin merupakan basis warga terbanyak di wilayah ini. Oleh karena itu, tatanan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah pasti akan kami sukseskan dan jalankan secara terstruktur dari tingkat wilayah hingga ke tingkat basis,” pungkasnya.(Nuryani)
