Metro Merauke – Pemerintah Provinsi Papua Selatan bersama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara resmi membuka gelaran Konferensi Wilayah (Konferwil) I Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Papua Selatan, Minggu (09/08/2026).
Agenda perdana ini menjadi momentum penting dalam melakukan evaluasi menyeluruh atas masa persiapan selama dua tahun sekaligus menetapkan struktur kepengurusan definitif serta merumuskan program kerja strategis daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, menekankan bahwa pelaksanaan Konferwil I bukan sekadar agenda rutin organisasi untuk memilih pengurus baru. Melainkan pentingnya penilaian objektif terhadap langkah-langkah persiapan yang telah berjalan.
“Forum ini sangat penting untuk melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap persiapan-persiapan yang sudah dilakukan selama dua tahun dan saat ini perlu membentuk pengurus yang definitif,” tegas Safanpo.
Gubernur turut mengingatkan rekam jejak historis Nahdlatul Ulama yang konsisten dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merawat stabilitas sosial.
Menurutnya, sinergi antara PWNU dan pemerintah daerah menjadi kebutuhan mendesak demi percepatan pembangunan sarana prasarana serta kualitas sumber daya manusia.
“Oleh karena itu, kontribusi pemikiran, ide-ide, dan gagasan untuk kita rumuskan menjadi program-program kerja ke depan dalam bentuk kolaborasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah sangat diperlukan di sini,” pintanya.
Menyinggung kondisi geografis Papua Selatan yang sangat luas serta kaya akan keanekaragaman budaya, agama, dan etnis, Gubernur menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak bisa dibebankan kepada satu pihak semata.
“Wilayah ini tidak mungkin dibangun oleh satu orang saja, tidak mungkin dibangun oleh satu kelompok saja. Kontribusi dan keterlibatan seluruh elemen dan komponen masyarakat sangat kita harapkan dalam membangun wilayah kita,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU, KH.Lukman Umafaghur, menyampaikan bahwa pascapemekaran wilayah di Papua menjadi enam provinsi, tantangan pembangunan sosial dan keagamaan menjadi makin kompleks ibarat bayi yang baru lahir dan membutuhkan bimbingan.
Guna merespons kondisi geografis serta rentang kendali yang luas, PBNU memberikan kebijakan afirmasi khusus bagi pengurusan NU di tanah Papua.
“Provinsi Papua ini memang membutuhkan intervensi-intervensi khusus. Oleh karena itu, kami di PBNU juga memberikan afirmasi khusus kepada semua PWNU yang ada di tanah Papua,” kata Wasekjen PBNU.
Terkait mekanisme pemilihan kepemimpinan dalam Konferwil I, Wasekjen PBNU mendorong seluruh peserta dan perwakilan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) untuk mengedepankan tradisi musyawarah mufakat ketimbang sistem pemungutan suara (voting).
“Dulu para muassis dan kiai-kiai kita mau memilih pemimpin hanya duduk bermusyawarah, lalu memberikan kepercayaan kepada seseorang dan semuanya dengan ikhlas menerima. Sebetulnya ini yang perlu harus kita budayakan,” imbaunya.
Wasekjen PBNU juga menggarisbawahi beban moral yang melekat pada nama organisasi Nahdlatul Ulama. Ia mengingatkan bahwa jajaran pengurus yang terpilih, baik Rais Syuriah maupun Ketua Tanfidziyah, wajib memiliki kapasitas keilmuan dan keteladanan agama yang mumpuni.
“Ada kata ulama di dalamnya yang sangat berat. Seseorang yang menjadi Rais Syuriah maupun Ketua Tanfidziyah itu harus menunjukkan keulamaannya, karena marwah dari Nahdlatul Ulama ini yang perlu kita jaga,” tuturnya.
Pada kesempatan itu PBNU secara resmi menitipkan keberadaan PWNU dan PCNU di seluruh wilayah Papua Selatan kepada pemerintah daerah setempat untuk dapat dibina serta dijadikan mitra strategis pembangunan. Lewat pelaksanaan Konferwil I yang berjalan hikmat, diharapkan lahir kepemimpinan baru yang amanah serta mampu membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Papua Selatan. (Nuryani)
