Metro Merauke – Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) RI bersama Pemerintah Provinsi Papua Selatan meninjau kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun, Kabupaten Boven Digoel, Rabu (23/09/2026).
Kunjungan kerja ini tidak hanya berfokus pada konektivitas wilayah perbatasan, tetapi juga menyoroti persoalan ribuan warga Indonesia yang hingga kini masih tinggal dan mengungsi di Papua Nugini (PNG) sejak masa integrasi.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, mengungkapkan bahwa keberadaan warga perbatasan yang menyeberang dan menetap di PNG menjadi perhatian serius Pemprov Papua Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Apolo Safanpo.
Dikatakan, banyak dari mereka telah tinggal di sana selama bertahun-tahun hingga melintasi beberapa generasi.
“Sejak masa integrasi hingga saat ini, secara bertahap terdapat masyarakat yang menyeberang dan menetap di sana, bahkan jumlahnya mencapai ribuan orang,” ujar Guritno saat mendampingi kunjungan Deputi I Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI di PLBN Yetetkun.
Guritno menjelaskan, sebagian warga memilih menetap lama di PNG akibat kesalahpahaman dan kekhawatiran yang keliru pada masa lalu mengenai kehadiran negara. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa mereka tetap bagian dari keluarga besar bangsa dan akan diterima dengan terbuka jika memutuskan kembali ke tanah air.
Meski begitu, pemulangan warga yang sudah terisolasi puluhan tahun di PNG menghadapi tantangan dinamis. Selain membutuhkan validasi data akurat dari para kepala kampung, terdapat kendala pergeseran bahasa dan budaya. Generasi ketiga dari warga yang mengungsi tersebut dikhawatirkan sudah tidak lagi memahami bahasa Indonesia.
Guna mengantisipasi hal itu, Pemprov Papua Selatan mendorong penanganan terpadu yang tidak sekadar memfasilitasi Kepulangan, tetapi juga menyediakan lahan permukiman dan sumber kehidupan yang layak.
BNPP RI diharapkan dapat mengoordinasikan langkah strategis ini bersama kementerian dan lembaga terkait, sekaligus membawa fakta lapangan ini sebagai bahan pertimbangan kebijakan bagi Presiden Prabowo Subianto. (Nuryani)
