Metro Merauke – Dinamika organisasi di tubuh Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Papua Selatan kini tengah menjadi sorotan publik. Isu mengenai adanya dualisme kepemimpinan berembus kencang setelah munculnya prosesi pelantikan kepengurusan versi baru belum lama ini. Dimana jabatan ketua dalam kepengurusan yang baru dilantik tersebut diemban langsung Wakil Gubernur Papua Selatan.
Menanggapi riak-riak organisasi ini, Ketua DPD HNSI Papua Selatan, Taufik Latarissa, memilih untuk menyikapinya dengan kepala dingin dan bijaksana. Pihaknya menegaskan tidak ingin terjebak dalam ego sektoral yang justru merugikan anggotanya.
Dalam keterangannya kepada awak media, Anggota DPRK Merauke yang satu ini menyatakan bahwa esensi utama dari pembentukan wadah HNSI bukanlah tentang siapa yang berkuasa atau menduduki jabatan struktural tertinggi.
Lebih dari itu, kata Latarissa, organisasi ini memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi penyambung lidah serta pelindung bagi nasib ribuan nelayan kecil di wilayah Papua Selatan.
Visi inilah yang menurutnya harus tetap dijaga oleh semua pihak. ”Kami dalam hal ini tetap menghargai teman-teman HNSI yang kemarin baru saja dilantik. Pada prinsipnya, HNSI ini hadir dan dibentuk adalah untuk melayanai nelayan,” ujar Taufik Latarissa, Senin (15/06/2026).
“Jadi, marilah kita bagaimana bisa bersinergi dengan seluruh sektor kemaritiman demi kepentingan nelayan-nelayan kita yang ada di Provinsi Papua Selatan,” tegasnya.
Mengenai kejelasan status legalitas organisasi, ia tidak menampik bahwa saat ini terdapat dua kepengurusan berbeda yang masing-masing mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Secara administratif, kedua belah pihak memang mengklaim memiliki kelengkapan berkas kepengurusan yang sah. Namun, ia menggarisbawahi bahwa pihaknya tetap tegak lurus mengikuti arahan dari Dewan Pimpinan Pusat.
Hingga saat ini, HNSI Papua Selatan yang dipimpinnya masih berpatokan penuh pada kepemimpinan nasional di bawah komando Laksamana (Purn) Sumardjono.
Landasan konstitusional inilah yang membuatnya tetap percaya diri dalam menjalankan program kerja organisasi sehari-hari. Bahkan, dalam agenda Musyawarah Daerah (Musda) I yang tengah berlangsung, pihaknya juga bersiap menerima penyerahan Surat Keputusan (SK) resmi langsung dari Ketua Umum DPP.
Guna menepis spekulasi liar yang berkembang di masyarakat, Taufik Latarissa memastikan bahwa hubungan personal maupun profesional antara dirinya dengan Wakil Gubernur Papua Selatan selaku ketua versi pelantikan baru tetap berjalan dengan sangat harmonis.
Menurutnya, perbedaan pandangan atau dinamika dalam sebuah organisasi merupakan hal yang lumrah dan tidak perlu dibesar-besarkan hingga merusak hubungan silaturahmi.
Ia juga membeberkan bahwa basis kekuatan strukturalnya saat ini masih sangat solid dengan mengantongi data sekitar 300 lebih pemilik kapal nelayan yang tersebar di wilayah Merauke.
HNSI Papua Selatan memilih fokus membuka pintu kolaborasi selebar-lebarnya bagi semua pihak, termasuk kepengurusan baru, demi memajukan kesejahteraan masyarakat pesisir di Papua Selatan. (Nuryani)
