Oleh: Nuryani (Jurnalis Metro Merauke)
Titik Nol Indonesia itu bukan cuma Tugu 0 KM di Sota, Merauke sana yang orang foto-foto. Bagi sa (saya), Titik Nol itu ada di setiap dermaga di Merauke, tempat kotak suara putih itu pertama kali diangkat ke atas kepala. Di situlah demokrasi mulai diuji.
Sa masih ingat, hari itu di Pelabuhan Kelapa Lima, ketika mengikuti pendistribusian tujuan distrik terjauh, ada Distrik Okaba, Tubang, dan Ngguti.
Panas terik, papan dermaga kayu, Kapal Motor (KM) Bintang Harapan sudah menunggu. Seorang pace (sebutan untuk pria), dengan baju orange memikul dua kotak sekaligus di pundaknya. Dia jalan pelan-pelan, jaga keseimbangan.
Di belakang, temannya bantu dorong. Tidak ada yang protes, tak ada yang mengeluh. Dorang (mereka) hanya fokus supaya kotak itu jangan jatuh.
Sa lihat tidak ada beda antara aparat, petugas KPU, dan warga. Semua bahu-membahu. Di atas kapal kayu yang catnya mulai mengelupas itu, sa merasakan apa itu Bhineka Tunggal Ika, bukan di buku, tapi di lapangan.
Itulah potret yang sa abadikan, bukan sekadar foto distribusi logistik Pemilu 2024. Itu adalah potret jujur tentang apa artinya 73 tahun KPU RI kawal demokrasi.
Tujuh puluh tiga tahun lalu KPU lahir dengan janji sederhana: satu orang, satu suara, satu nilai. Janji itu gampang diucapkan di Jakarta. Tapi janji itu jadi berat sekali kalau harus diwujudkan di Merauke sini.
Merauke punya 20 distrik, 11 kelurahan, dan 179 kampung. Di sini, jarak tidak diukur kilometer saja, jarak diukur dengan sabar dan berani. Satu distrik pisah dengan laut, rawa, dan hutan. Tidak semua tempat ada jalan mulus, bahkan satu-satunya cara ya harus dipikul, harus naik perahu.
Kalau di Jawa logistik itu pakai truk, di sini pakai perahu. Kalau di Jawa ada macet, di sini ada ombak besar. Tapi herannya, partisipasi pemilih di sini selalu tinggi.
Di pelosok Merauke, petugas dan warga harus jalan ber jam-jam, naik perahu, motor hingga tembus rawa, baru bisa sampai TPS.
Dibalik angka partisipasi Pemilu 14 Februari 2024, Kabupaten Merauke tercatat 77% melampaui target nasional sebesar 75%, sementara ditingkat Provinsi Papua Selatan secara keseluruhan mencapai 84,59 persen, ada cerita yang tak pernah masuk berita.
Ada keringat petugas yang jatuh di lumpur. Ada mace-mace (ibu-ibu) di kampung yang tunggu di dermaga, berharap kotak itu datang dengan selamat. Dorang berharap, semoga pemimpin yang dipilih nanti ingat jalan ke kampung.
Kenapa harus sesusah itu? Kenapa negara harus paksa kotak itu sampai ke ujung negeri?
Sa pikir jawabannya sederhana. Kalau sa pu (saya punya) suara di Sota yang berbatasan dengan Papua Nugini saja tra (tidak) dijaga, kalau suara di Kimaam yang cuma bisa ditempuh dengan kapal tra dihitung, lalu untuk apa torang bilang Indonesia satu? Demokrasi Indonesia itu diuji bukan di tengah tapi di ufuk timur Indonesia. Di titik nolnya.
73 tahun KPU kawal demokrasi bukan hanya soal bikin pesta lima tahun sekali. Ini soal jaga kepercayaan. Jaga kepercayaan bahwa kotak yang pace pikul di atas kepala di Merauke ini, akan sampai dengan selamat, akan dihitung jujur. Juga supaya sa pu suara, ko pu suara, sama berharganya dengan suara di Senayan sana.
Tantangan ke depan pasti lebih berat. Sekarang ada hoaks, ada politik uang, ada HP yang bikin orang gampang percaya berita bohong. Tapi dari Merauke, sa belajar satu hal.
Selama masih ada pace yang mau pikul kotak suara di atas kepala, seberangi laut 24 jam hingga 48 jam tergantung cuaca, demi satu suara warganya, selama itu juga demokrasi tra akan tenggelam.
Dari Titik Nol di Merauke, Selamat Ulang Tahun Ke-73 untuk KPU RI. Terus jaga torang pu suara, sampai ke dermaga terakhir, sampai ke kampung terakhir.
