Metro Merauke – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Selatan meminta tim sukses, LO maupun pasangan calon (Paslon) Pilgub 2024 memperhatikan tata tertib selama berlangsungnya debat publik yang diselenggarakan KPU.
Ketua KPU Papua Selatan, Theresia Mahuze mengatakan, pihaknya perlu tegas menerapkan aturan demi kelancaran keberlangsungan debat publik yang kedua, Jumat (01/11/2024).
“Untuk itu, kita semua harus mentaati tata tertib yang sudah dibuat serta disepakati bersama tim sukses keempat Paslon,” kata Theresia Mahuze.
Dikatakan, pihaknya telah melakukan evaluasi penyelenggaraan debat pertama yang telah berlangsung 23 Oktober lalu.
“Secara keseluruhan debat pertama berjalan baik dan aman. Ada beberapa hal jadi evaluasi, mengenai tata tertib dan hal-hal apa saja yang tidak diperkenankan selama debat berlangsung. Ini sama-sama harus dipatuhi,” jelas Theresia Mahuze, Kamis (31/10/2024).
Diungkapkannya, ada beberapa hal penting yang harus ditaati dalam pelaksanaan di debat di debat kedua besok. Diantaranya, pendukung paslon yang turut hadir diharapkan tidak sampai membuat ricuh. Pada saat debat berlangsung dan Paslon sudah berada di atas panggung dilarang untuk mondar-mandir.
Tak hanya itu, Theresia Mahuze menyebut, dalam debat kali ini, kandidat Pilgub pun tidak diperkenankan membawa peralatan apapun.
“Tidak boleh membawa handphone (Hp) maupun catatan apapun. Sebab, KPU sudah mempersiapkan kertas kosong, pulpen maupun Visi-Misi Paslon, jadi kandidat tidak membawa peralatan apa-apa saat debat,” terangnya.
“Lalu dalam debat yang dikemas dalam 6 segmen, perlu diingat, saat segmen saling tanya-jawab, harus sesuai tema dan sub tema yang ditentukan,” tandasnya.
Diketahui, dalam debat kedua dengan tema
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh NKRI dan kebangsaan, akan menampilkan keempat calon wakil gubernur Papua Selatan untuk adu gagasan dan program kerja.
Theresia Mahuze mengatakan, debat seharusnya menjadi momen untuk saling mengadu gagasan dan program kerja antar keempat pasangan calon. Hal ini sekaligus sebagai wahana pendidikan politik kepada masyarakat di empat kabupaten cakupan Papua Selatan dalam menentukan pilihan di Pilkada serentak 2024. (Nuryani)
