Metro Merauke – Terhitung sejak 1 April 2026, enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Papua Selatan tidak lagi beroperasi karena di tutup sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Penutupan sementara keenam dapur MBG itu berkaitan dengan pemenuhan standar operasional dan kelengkapan sarana prasarana. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan Instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) belum memenuhi syarat.
Akibatnya, sudah dua pekan ini, ribuan siswa dari tingkat TK hingga SMA sebagai penerima manfaat MBG tidak lagi menerima paket makanan tersebut.
Kordinator Regional Papua Selatan, Sadika Nurhidayah, merincikan keenam dapur MBG yang di stop sementara, 4 unit di Kabupaten Merauke, masing-masing SPPG Mandala 1 dengan layanan 7 sekolah, Rimba Jaya ada 6 sekolah, Kurik Candra Jaya ada 12 sekolah, dan Muting ada 14 sekolah.
‘Sedangkan di Kabupaten Asmat dengan melayani 7 sekolah dan Boven Digoel ada 7 sekolah, masing-masing 1 SPPG,” kata Sadika, Rabu (15/04/2026).
Menurut Sadika, selain tujuh ribuan siswa sebagai penerima manfaat MBG, para relawan dan suplayer pun ikut terdampak dengan adanya penghentian sementara atau suspend keenam SPPG dimaksud.
Namun, sambungnya, langkah tegas BGN merupakan bagian dari upaya penataan layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), agar seluruh fasilitas operasional memenuhi standar kesehatan, sanitasi, serta tata kelola yang telah ditetapkan.
Nantinya setelah SPPG melakukan perbaikan dan pemenuhan sesuai standar, dapat kembali dibuka dan beroperasi.
“Saat ini ada 1 SPPG di Asmat, SPPG Agats 2 sudah mengajukan kembali ijin operasional karena sudah melakukan perbaikan IPAL, sudah ada pemeriksaan dari Dinas Lingkungan Hidup, tetapi dari BGN masih perlu mengkaji kembali dan dievaluasi terlebih dahulu,” tandas Sadika. (Nuryani)
