Metro Merauke – Satuan Tugas atau Satgas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Papua mengingatkan pemerintah kabupaten/kota segera merampungkan vaksinasi korona tahap pertama.
Ketua harian Satgas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Papua, William Manderi mengatakan, sesuai instruksi pemerintah pusat, pemerintah daerah mesti menyelesaikan vaksinasi tahap pertama, untuk tenaga kesehatan (nakes).
“Sebab itu gubenur dan wakil gubernur mendorong supaya semua daerah sudah harus melaksanakan vaksinasi khusus untuk nakes ini,” kata William Manderi, Kamis (04/03/2021).
Ia mengakui, ada berbagai kendala menyebabkan belum maksimalnya pelaksanaan vaksinasi di sejumlah kabupaten di provinsi tertimur Indonesia itu.
Kendala itu di antaranya, ketersediaan sumber daya manusia atau vaksinator, dan fasilitas pendukung di daerah.
“Ini juga berpengaruh terhadap [daerah] yang mau melakukan itu (vaksinasi), sehingga berpengaruh terhadap [persentase] pelaksanaan vaksin di Papua [secara keseluruhan],” ujarnya.
Satgas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Papua masih menunggu informasi Dinas Kesehatan, mengenai persentase realisasi vaksinasi korona tahap pertama di Papua secara keseluruhan.
William mengatakan, Dinas Kesehatan yang lebih mengetahui akan itu, karena mereka yang bekerja di lapangan.
“Ini yang masih kita tunggu dari teman teman kesehatan, sehingga data ini bisa diupdate dengan baik. Kita bisa tahu sampai dengan hari ini, seperti apa realisasinya,” ucapnya.
Data Dinas Kesehatan Papua, hingga 1 Maret 2021, jumlah nakes di Papua yang telah divaksin pada tahap pertama, sebanyak 13.670 orang. Sementara 5.607 nakes lainnya direncanakan divaksin pada vaksinasi tahap kedua.
Dari 28 kabupaten dan satu kota di Papua, 11 di antaranya cakupan vaksinasinya telah mencapai lebih dari 50 persen.
Daerah itu yakni Merauke, Paniai, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, Biak Numfor, Asmat, Nabire, Keerom, Jayawijaya dan Boven Digoel.
Sementara itu, daerah yang cakupan vaksinasinya masih di bawah 50 persen.di antaranya Kabupaten Yahukimo (0,2 persen), Kabupaten Pegunungan Bintang (2,8 persen), Kabupaten Waropen (4,9 persen), dan Kabupaten Nduga (5,4 persen). (Arjuna)
