Metro Merauke – Ribuan warga kabupaten di wilayah adat Lapago, berunjuk rasa di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua pada Kamis (10/03/2022).
Unjuk rasa itu sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pemekaran sejumlah wilayah di Provinsi Papua.
Massa mendatangi Kantor DPRD Jayawijaya, di Kota Wamena untuk menyampaikan aspirasinya.
Menyikapi unjuk rasa itu, legislator Papua dari daerah pemilihan, Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Nduga, dan Lanny Jaya, Emus Gwijangge mengatakan unjuk rasa itu merupakan bukti sebagian besar masyarakat adat Lapago menolak rencana pemekaran.
“Terima kasih kepada rakyat Papua, khususnya di Lapago karena telah menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada para pengambil kebijakan di sana. Ini menandakan, yang menolak pemekaran bukan hanya sebagian kecil masyarakat. Sebaliknya sebagian besar rakyat menolak pemekaran,” kata Emus Gwijangge melalui panggilan teleponnya, Kamis malam (10/03/2022).
Anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum, dan HAM DPR Papua itu mengatakan, secara pribadi dan sebagai perwakilan dari daerah pemilihan VII, ia juga menolak rencana pemekaran wilayah di Papua.
Katanya, belum saatnya wilayah di Papua dimekarkan. Baik itu pemekaran kabupaten maupun provinsi. Masyarakat juga menyadari belum saatnya pemekaran.
“Apalagi pembentukan provinsi baru. Siapkan dulu sumber daya manusia, dan kebutuhan lainnya, serta benahi pemerintahan di daerah barulah bicara pemekaran,” ujarnya.
Emus mengatakan, apabila pemekaran dipaksakan sekarang ini, dikhawatirkan orang asli Papua akan makin tersingkir dalam berbagai aspek. Pemerintahan, ekonomi hingga politik.
Ia khawatir, berbagai posisi di pemerintahan, dan perekonomian akan dikuasai oleh orang dari luar Papua. Sebab sumber daya manusian Papua belum dipersiapkan dengan baik.
“Masyarakat Papua menilai belum saatnya pemekaran, apalagi sampai pemekaran provinsi. Kabupaten pemekaran yang ada saja, terutama di wilayah Lapago, sistem pelaksanaan pemerintahannya masih perlu dibenahi,” kata Emus.
Emus mengaku telah menerima aspirasi warga Lapago yang menolak pemekaran secara lisan. Baik melalui sambungan telepon maupun aplikasi pesan singkat.
Ia akan meneruskan aspirasi itu kepada pimpinan dan komisi terkait di DPR Papua.
Emus juga berterima kasih kepada masyarakat Papua di Jayapura yang telah melakukan aksi menolak pemekaran, dan warga Papua di wilayah adat lain di antaranya Meepago.
“Ini memberikan gambaran kepada pemerintah pusat bahwa sebagian besar masyarakat Papua menolak pemekaran,” ujar Emus Gwijangge. (Redaksi/Arjuna)
