Metro Merauke – Tahapan Pilkada 2024 di Kabupaten Merauke terus bergulir. Di masa kampanye ini para kontestan semakin giat bergerak guna meraih dukungan masyarakat.
Seperti halnya pasangan calon Pilkada Merauke nomor urut 3, Hendrikus Mahuse -H. Riduwan (MARI), dalam visi-misinya secara detail menuangkan sederet program unggulan yang ditawarkan kepada masyarakat 179 kampung dan siap dieksekusi bila Paslon yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terpilih pada 27 November mendatang.
Calon Bupati Merauke, Hendrikus Mahuse secara gamblang menyebut, MARI sepakat untuk mengusung progam kerja yang dapat direalisasikan demi kepentingan masyarakat.
“Sehingga dari 15 program prioritas dan 6 program unggulan yang disusun, semuanya berdasarkan kebutuhan masyarakat dan bukan keinginan kami sendiri,” tegas Hendrikus Mahuse dalam konferensi Pers, Sabtu (19/10/2024).
Lebih lanjut Hendrikus Mahuse mengatakan, program yang ditawarkan ini tidak sekedar mengobral janji dan muluk-muluk demi meraih simpati rakyat semata.
Sebaliknya, sambung pria yang lahir di Kampung Kumbe, 8 Desember 1978 silam menilai, calon kepala daerah dituntut dapat memberikan bukti capaian atas program yang diusung.
Berikut sederet program unggulan MARI sebagai terobosan untuk percepatan pembangunan lima tahun ke depan dengan Misinya ‘Merauke Maju Sejahtera Berbasis Potensi Lokal’.
Diantaranya, program sekolah gratis dari jenjang TK-SMA/SMK. Program berobat gratis berbasis NIK.
“MARI menginginkan masyarakat Merauke mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, untuk itu masyarakat wajib memiliki KTP,” ucapnya.
Program membangun ekonomi sejahtera rumah tangga (Mesra), pemberian modal usaha senilai Rp5 juta hingga Rp7 juta bagi ibu rumah tangga agar membantu perekonomian keluarga.
Program Rp4 Miliar perkampung dengan sumber anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU). “Rinciannya Rp2 Miliar untuk membangun rumah masyarakat, Rp1 Miliar untuk membangun jalan lingkungan, dan Rp1 Miliar dikhususkan pemberdayaan masyarakat lokal. Jadi, Rp4 Miliar untuk 112 kampung lokal, sedangkan 67 kampung eks trans dialokasikan Rp3 Miliar,” bebernya.
Program Gerakan Percepatan Pembangunan Kampung (Gapura), setiap kampung dititipkan Rp250 juta. Dana yang ada untuk memback up semua program kegiatan yang tidak terakomodir dalam APBK. “Tentunya ada juknis, sehingga program tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan,” tandas Hendrikus Mahuse. (Nuryani)
