Metro Merauke – Anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM DPR Papua, Emus Gwijangge menyatakan pernyataan Bupati Kepulauan Yapen, Tony Tesar terkait penggunaan sistem noken dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan pemilu, terkesan mendiskreditkan wilayah tertentu.
Sebelumnya beredar video Bupati Kepulauan Yapen, Tony Tesar yang berbicara mengenai sistem noken.
Dalam penyampainnya di video itu, Tony Tesar menyatakan sulit bagi anak anak Saireri menjadi pemimpin di Papua, selama sistem pemilihan masih menggunakan dua sistem.
Di wilayah pesisir melakukan pemilihan langsung dan di wilayah pegunungan menggunakan sistem noken.
Anak anak dari Saireri akan kalah sebab jumlah penduduk terbanyak ada di wilayah pegunungan Papua.
Dalam video itu Tony Tesar menyatakan semua gejolak di Papua terjadi karena ada leadership yang belum bisa menjadi contoh untuk meredam semua gejolak di Papua.
“Apakah Papua mau begini terus dengan seorang leadership, leadership yang hanya dipilih dengan noken. Dengan noken yang kemudian saudara saudara kita yang di Saireri ini, yang punya kemampuan hanya menjadi penonton. Tidak bisa memajukan daerah sendiri,” kata Tony Tesar dalam video itu.
Video itu diduga diambil saat Forum Diskusi Pembangunan Kesejahteraan Papua bersama Deputi V Kepala Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia di Jakarta, akhir Maret 2022 lalu.
Emus Gwijangge berpendapat, pernyataan Tony Tesar itu terkesan mendiskreditkan mereka yang dipilih karena sistem noken, dan sistem pemilihan di wilayah pegunungan Papua.
“Saya pikir, sebagai seorang kepala daerah, Bupati Yapen mestinya berhati hati dalam menyampaikan sesuatu. Jangan sampai mengundang kontroversi dan membuat pihak lain tersinggung,” kata Emus Gwijangge, Selasa (05/04/2022).
Emus mengatakan, apabila Bupati Yapen menyoroti sistem noken, ia mestinya ingat beberapa kerabatnya yang kini menduduki jabatan politik, merupakan hasil dari sistem noken.
“Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw berasal dari daerah pemilihan dengan sistem noken. Satu daerah pemilihan dengan saya. Dari daerah pemilihan Jayawijaya, Nduga, Lannya Jaya, Mamberamo Tengah,” ucapnya.
Selain itu lanjut Emus, anggota DPR RI Fraksi NasDem dari daerah pemilihan Papua, Roberto Rouw yang merupakan kerabat Bupati Yapen, juga mayoritas suaranya saat pileg besar dari wilayah pegunungan yang menggunakan sistem noken.
“Bupati Jayawijaya, juga terpilih karena sistem noken. Bahkan Bupati Yapen, Tony Tesar duduk sebagai anggota DPR RI periode 2004-2012 juga karena sistem noken. Sistem noken inikan diakui negara dan diizinkan digunakan dalam pemilu maupun pilkada,” ujar Emus.
Iapun berharap, Bupati Yapen Tony Tesar mengklarifikasi pernyatannya atau meminta maaf, sebab telah menyinggung mereka yang berasal dari wilayah penggunaan sistem noken.
“Ya terutama kami dari wilayah Lapago dan Mepago, kami tersinggung dengan ucapan itu. Silahkan kalau mau bicara pemekaran, itu hak setiap orang. Namun jangan mengeluarkan pernyataan yang terkesan mendiskreditkan pihak tertentu,” kata Emus Gwijangge.
Dikutip dari kabartifa.id, Tony Tesar meminta maaf atas pernyataannya apabila menyinggung dan melukai perasaan mereka yang berasal dari wilayah pegunungan.
“Saya mohon maaf kepada saudara-saudaraku dari daerah pegunungan,” kata Tony Tesar.
Menurut Tony Tesar, ia tidak bermaksud mengatakan sistim noken salah. Sebab, ia memahami negara telah mengakui adanya sistem noken sebagai sebuah kearifan lokal.
“Pesan yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah pusat adalah, jika sistem memilih pemimpin seperti saat ini tetap diberlakukan di Papua, maka akan sulit bagi orang Saireri menjadi pemimpin di Papua. Ini bisa menimbulkan permasalahan kedepan dalam bernegara,” ucapnya.
Katanya, untuk itu solusi yang disampaikan kepada Dirjen Kemendagri adalah, pemerintah pusat dapat mempertimbangkan menerima usulan pembentuk daerah otonomi baru wilayah adat Saireri. (Redaksi/Arjuna)
