Metro Merauke – Aspirasi pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di wilayah Papua terus dibahas di tingkat pusat, termasuk Provinsi Papua Selatan (PPS).
Untuk menyongsong hadirnya provinsi baru, Tokoh Papua Selatan, Johanes Gluba Gebze menegaskan, pemerintah serta masyarakat dari empat kabupaten di selatan Papua sudah seharusnya mulai mempersiapkan berbagai hal, tak terkecuali mengenai lambang atau logo daerah yang akan digunakan Provinsi Papua Selatan (PPS).
Menurutnya, duduk berembuk untuk membuat lambang daerah dimaksud menjadi bagian penting yang perlu dipikirkan bersama sedari sekarang.
“Jadi masih banyak yang harus dipersiapkan untuk menyambut PPS, salah satunya lambang daerah. Ini perlu dipikirkan bersama dan kita harus duduk bersama untuk hal tersebut,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (18/05/3/2022).
Dikatakannya, pembahasan DOB oleh pemerintah pusat dan DPR RI dalam beberapa waktu ke depan akan ditetapkan menjadi keputusan final.
“Sekarang pembahasannya (DOB) tinggal disetujuinya undang-undang yang diproses dari Badan Legislasi ke Komisi II DPR RI untuk diserahkan ke Presiden RI, selanjutnya dituntaskan menjadi undang-undang DOB yang baru,”terangnya.
Lantas seperti apa lambang daerah yang nantinya dipersiapkan untuk PPS.
Johanes Gluba Gebze menyebut, rancangan logo daerah hendaknya memperhatikan cakupan empat wilayah yang menjadi bagian dari Provinsi Papua Selatan.
Menurutnya, semua elemen masyarakat perlu diundang dan dilibatkan dalam diskusi itu.
“Perlu mengundang pakar, seperti Rektor yang memiliki banyak pengalaman maupun generasi muda, juga perlu dilibatkan,” katanya.
Tak hanya mengenai lambang daerah yang perlu dipersiapkan bersama.
Tidak kalah penting, sambung JGG, masyarakat empat wilayah dalam waktu dekat akan berembuk membicarakan ibu kota PPS yang telah disepakati berkedudukan di Merauke.
“Kita perlu bicara, tipikal ibu kota di PPS nanti seperti apa. Mengingat ibu kota merupakan pusat pengendalian pemerintahan, koordinasi pembangunan maupun masyarakat. Dibutuhkan kota yang ramah terhadap berbagai aspek. Ini sudah harus dipikirkan dan perlu duduk rembuk bersama,” tuturnya. (Nuryani)
