Metro – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Kodap XVIII Puncak Ilaga mengumumkan, akan memberlakukan tindakan keras terhadap Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, apabila tak mengindahkan peringatan TPNPB, untuk segera mengeluarkan aparat militer dari wilayah tersebut.
“Jika Bupati Puncak dan DPRD Puncak tidak mengeluarkan aparat militer Indonesia dari pemukiman warga sipil di Kampung Tobanggi, sampai di Kepala Air, ke Kogago, maka TPNPB Kodap XVIII Puncak Ilaga, dimana saja dan kapan saja, akan melakukan penembakan hingga seluruh pembangunan di Kabupaten Puncak lumpuh,” ujar Juru Bicara Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB, Sebby Sambom, Jumat (18/7/2025).
Dalam wawancaranya bersama Metro, Sebby menegaskan, bilamana Bupati Elvis Tabuni, maupun DPRD tak patuh, maka TPNPB tak segan akan menembak.
“Karena mereka tak mampu melindungi rakyatnya, mereka menjadi boneka Jakarta. Intinya, sebagai pemimpin daerah, dengan wilayah kekuasaan, ia harus sampaikan ke Jakarta, bahwa Jakarta tidak boleh arogan terhadap rakyat,” ulas Sebby.
Ia menambahkan, dirinya bisa saja memerintahkan untuk segera menembak Bupati maupun DPRD.
“Nanti akan kita umumkan. Itu kita anggap sampah yang harus dibersihkan,” sebutnya.
Sebby memaparkan, Kepala Daerah adalah pemegang otoritas tertinggi di wilayahnya, sehingga tidak harus tunduk pada Jakarta. “Kepala Daerah harus layani rakyat sesuai dengan budaya dan tradisi, kalau tidak, mereka sama saja adalah orang tak berguna,” katanya.
Sebby juga menegaskan, Bupati Puncak, Elvis Tabuni dan Ketua DPR Puncak mesti memulangkan ribuan warga sipil yang mengungsi akibat konflik bersenjata di wilayah itu.
Sebelumnya, TPNPB Kodap XVIII Puncak Ilaga meminta Bupati Puncak, Elvis Tabuni dan DPRD setempat untuk segera mengeluarkan aparat militer dari kawasan itu. Militer disebut telah menguasai dan mengambil alih rumah-rumah warga sipil sebagai pos militer.
“Karena kehadiran aparat militer di Kampung Tobanggi sampai di Kepala Air bukan melakukan pengejaran dan pertempuran melawan pasukan TPNPB, tetapi (mereka) memasuki pemukiman warga, lalu menduduki wilayah sipil dengan sewenang-wenang sehingga ribuan warga ketakutan dan mengungsi,” papar Sebby.
Ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI, Agus Subianto, agar memerintahkan seluruh angkatan militer yang sedang melakukan operasi di Papua untuk meninggalkan pemukiman warga sipil di wilayah konflik bersenjata.
“Dan jika aparat militer Indonesia ingin berperang, silahkan langsung ke markas TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan di seluruh Papua, lalu berperang melawan TPNPB. Bukan datang ke wilayah sipil lalu menduduki wilayah tersebut dan (menjadikan) warga sipil sebagai tameng,” tutupnya. (redaksi)
