Metro Merauke – Pemerintah Kabupaten Kaimana memperjuangkan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) untuk wilayah Provinsi Papua Barat bisa dibangun di wilayah itu mengingat potensi perikanan Kabupaten Kaimana yang sangat melimpah di wilayah perairan Arafura.
Bupati Kaimana Freddy Thie kepada ANTARA di Manokwari, Kamis, mengatakan dalam rapat kerja seluruh kepala daerah se Papua Barat dan juga pertemuan dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Manokwari baru-baru ini, dirinya meminta adanya perhatian dan investasi masuk ke Kaimana, terutama di sektor perikanan.
“Saya sampaikan ke Pak Menteri bahwa Kaimana punya potensi perikanan, sehingga saya minta supaya ada perhatian dan ada investasi di Kaimana,” ujar Freddy.
Freddy yang sebelumnya merupakan pengusaha sukses di Kaimana itu meminta jatah SKPT untuk wilayah Papua Barat dibangun di Kabupaten Kaimana sehingga dengan demikian Kaimana dapat mengirim sendiri produk kelautan dan perikanannya ke Pulau Jawa, bahkan untuk kepentingan ekspor ke luar negeri.
“Kalau SKPT untuk Provinsi Papua itu dibangun di Timika dan di Biak maka saya minta untuk Papua Barat dibangun di Kaimana sehingga kalau fasilitas itu ada di Kaimana maka kami bisa kirim sendiri ikan, udang ke luar negeri,” ujarnya bersemangat.
Menurut dia, kehadiran ratusan kapal penangkap ikan yang kini berlabuh di kolam bandar Pelabuhan Pomako, Timika sebetulnya area tangkapan mereka berada di perairan Laut Arafura yang nota bene masuk wilayah administrasi Kabupaten Kaimana.
“Sudah tentu kalau bicara potensi udang, ikan dan lainnya maka Kaimana itu tempatnya. Tapi kenapa sampai saat ini Kaimana tidak dilirik, itu karena memang belum ada program dari kementerian atau program-program strategis nasional yang ada di Kaimana. Kalau sudah ada program ke arah itu maka dengan sendirinya akan diperhatikan. Menjadi tugas saya sebagai bupati untuk meyakinkan Pemerintah Pusat,” katanya.
Beberapa tahun lalu sebelum Susi Pudjiastuti menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, di Kaimana terdapat sebuah perusahaan perikanan tangkap skala besar yang mempekerjakan hingga 3.000 orang karyawan.
Perusahaan perikanan bernama Avona Mina Lestari itu akhirnya ditutup saat Susi Pudjiastuti menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan lantaran ada sejumlah kebijakan yang berubah menyangkut penggunaan alat tangkap dan lainnya.
Setelah dilantik menjadi Bupati-Wakil Bupati Kaimana pada 26 April 2021, pasangan Freddy Thie dan Hasbulla Furuada mempersiapkan leading sektor perikanan, perkebunan dan pertanian untuk ditata dan dikelola secara baik dan berkesinambungan mengingat ketiga sektor itu sangat erat berkaitan dengan hajat hidup masyarakat Kaimana.
“Kami sebagai kepala daerah harus mempersiapkan, dalam istilah kami leading sektor karena berkaitan dengan perut masyarakat. Kami memberikan perhatian serius, minimal mulai dari regulasi sehingga ada kemudahan bagi orang untuk berani berinvestasi di Kaimana,” jelasnya.
Perusahaan Avona Mina Lestari yang sebelumnya sempat macet atau gulung tikar, kini sudah mendapat izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membuka kembali investasi di bidang perikanan di Kaimana.
“Saya belum tahu persis apakah perizinannya untuk perikanan tangkap atau budidaya karena belum mendapatkan laporan. Tapi yang jelas dengan kembali beroperasinya perusahaan ini tentu memberikan dampak pada banyak hal baik soal lapangan kerja, ekonomi, perputaran uang dan lain sebagainya,” ujar Freddy.
Selama perusahaan Avona Mina Lestari Kaimana itu mati suri usahanya, beberapa perusahaan perikanan skala kecil di wilayah Namatota Kaimana tetap eksis, meski dalam skala usaha yang kecil untuk mengirim hasil komoditas perikanan Kaimana ke luar daerah.
“Ada juga masyarakat lokal yang membuat semacam cold storage menampung ikan lalu dikirim ke Jawa lewat kapal tol laut atau kapal konteiner swasta untuk dipasarkan di Pulau Jawa. Tapi untuk skala besar, sejauh ini belum ada,” ujar Bupati Freddy Thie. (Antara)
