Metro Merauke – Pemerintah Provinsi Papua Selatan menunjukan komitmennya terhadap kesejahteraan masyarakat. Komitmen itu ditunjukan melalui pelaksanaan rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Pemkab Merauke di ruang rapat kantor bupati, Rabu (06/08/2025).
Rapat koordinasi yang dipimpin Pj Sekda Papua Selatan, Maddaremmeng juga menghadirkan para petani dan pedagang di Merauke.
Dalam rapat tersebut pemerintah daerah mengajak petani dan pedagang untuk duduk bersama membahas melonjaknya harga sejumlah barang di pasar yang diketahui telah menyebabkan Papua Selatan alami inflasi tertinggi di Indonesia.
Pertemuan ini dinilai penting untuk mengidentifikasi penyebab kenaikan harga dan mencari solusi agar harga barang di pasaran kembali stabil.
Sejumlah petani hortikultura mengungkapkan, akibat curah hujan tinggi ditenggarai mempengaruhi produksi sehingga kenaikan harga barang menjadi tak terkendali.
“Curah hujan yang tinggi membuat petani kesulitan menanam sayuran maupun komoditas lainnya. Akibatnya produksi menurun sedangkan permintaan di pasaran tetap tinggi. Belum lagi masalah jalan rusak saat hujan. Faktor ini lah yang membuat harga barang ikut naik,” ujar Ketua Gapoktan Maju Makmur Kampung Marga Mulya, Nur Hadi.
Badan Pusat Stasistik Merauke mencatat, ada 10 komoditas yang memberi andil terjadinya inflasi tinggi di Merauke, Papua Selatan pada Bulan Juni-Juli mencapai 5,4. Diantaranya cabai, sayur kangkung, bayam, sawi hijau, tomat hingga ikan mujair.
Pj Sekda Papua Selatan, Maddaremmeng mengatakan, penanganan permasalahan inflasi di daerah tidak bisa menunggu lama. Sebab, dikhawatirkan dapat berdampak luas, termasuk menurunnya daya beli masyarakat.
“Ini mendesak dan harus segera diatasi dengan mengambil kebijakan untuk kebaikan bersama,” katanya.
Menurut Maddaremmeng, sebenarnya inflasi itu mengatur harga yang baik dan stabil, tidak ada yang dirugikan.
“Kita berupaya menekan harga agar masyarakat tidak merasa kemahalan, disisi lain tetap harus melihat operasional para petani supaya tetap dapat untung. Inilah yang perlu kita bicarakan besarannya sehingga tidak ada yang dirugikan,” jelas Maddaremmeng.
Dikatakan, dalam upaya menciptakan kestabilan harga barang dibutuhkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, tim Pengendali Inflasi Daerah maupun pelaku usaha guna menjaga stabilitas harga barang sehingga terjangkau masyarakat. (Nuryani)
