Metro – Laurenzus Kadepa merupakan salah satu tokoh politik dari Tanah Papua. Ia juga dikenal luas sebagai aktivis kemanusiaan, karena keberaniannya menyuarakan hak-hak masyarakat asli Papua.
Laurenzus Kadepa pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Papua periode 2014-2019 dan 2019-2024, yang membidangi pemerintahan politik, hukum, hak asasi manusia, keamanan dan hubungan luar negeri.
Selama dua duduk sebagai legislator Papua, Laurenzus Kadepa pun fokus menyuarakan isu hukum, politik, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Ia aktif menyoroti berbagai kasus kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM di Tanah Papua.
Salah satu kasus yang menjadi terus Kadepa suarakan adalah tragedi Paniai berdarah. Penembakan yang menewaskan beberapa pemuda dan melukai belasan orang di Lapangan Karel Gobai, Kabupaten Paniai, yang kini masuk wilayah Provinsi Papua Tengah pada 8 Desember 2014
Kadepa berharap ada penyelesaian yang adil dalam kasus tersebut, dan menjadi pintu masuk bagi penuntasan kasus pelanggaran HAM lainnya di Tanah Papua.
Kadepa juga berulang kali mendesak pemerintah pusat mengevaluasi total kebijakan keamanan di Tanah Papua guna meminimalisir jatuhnya korban dari kalangan sipil.
Pria asal Kabupaten Paniai yang lahir 24 Desember 1984 itu jug dijuluki sebagai “legislator yang menjadi lidah rakyat” karena konsistensinya dalam menyuarakan keluhan masyarakat yang seringkali tidak terdengar oleh pemerintah pusat.
Selama menjabat, ia dikenal mudah ditemui dan sering turun langsung mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa hingga tokoh adat.
Kadepa juga dinobatkan sebagai pejuang hak-hak buruh di Papua, terutama dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja lokal.
Kadepa tidak ragu memberikan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah pusat maupun daerah jika dianggap tidak berpihak pada kepentingan Orang Asli Papua (OAP).
Ia juga menyoroti penurunan independensi pers di Papua setelah adanya pemekaran wilayah atau daerah otonomi baru (DOB), yang menurutnya mempengaruhi kualitas demokrasi di tanah tersebut.
Selain itu, Kadepa juga aktif mendesak penyelesaian masalah teknis di daerah, seperti sengketa batas wilayah antara Kabupaten Mimika dan Deiyai, Papua Tengah untuk mencegah konflik horizontal.
Ia merupakan salah satu politisi yang menekankan pentingnya implementasi lex specialis dalam Undang-Undang Otsus Papua, terutama mengenai hak politik dan perlindungan bagi penduduk asli.
Kadepa dianggap oleh banyak aktivis dan pemuda Papua sebagai teladan legislator karena integritasnya dalam mengabdikan diri kepada masyarakat selama sepuluh tahun masa jabatannya di DPRP.
Belum lama ini, Kadepa kembali bersuara mendorong para gubernur di Tanah Papua untuk berani bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, guna membicarakan penyelesaian akar masalah di Papua secara fundamental. (Arjuna)
