Metro Merauke – Pemerintah Provinsi Papua Selatan (Pemprov Papsel) menegaskan komitmen serius dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan mencanangkan program Zona Integritas (ZI) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Komitmen ini dideklarasikan bertepatan dengan puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025 di Papua Selatan yang dipusatkan di GOR Hiad Sai, Merauke, Sabtu (13/12/2025).
Di bawah tema ‘Satukan Aksi Basmi Korupsi’, peringatan Hakordia rr4yang digagas Inspektorat Papua Selatan menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat untuk menumbuhkan budaya anti-korupsi.
Asisten I Sekda Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, dalam sambutannya menekankan bahwa korupsi adalah musuh bersama yang menghambat kemajuan daerah dan merugikan rakyat.
”Komitmen pemberantasan korupsi harus dimulai dari diri sendiri dan institusi yang kita pimpin,” tegas Agustinus Joko Guritno.
Ia juga memperingatkan bahwa pencanangan Zona Integritas (ZI) bukanlah sekadar formalitas.
“ZI bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif, tetapi harus diwujudkan dalam implementasi nyata di lapangan. Nilai integritas, transparansi, dan akuntabel wajib diterapkan dalam setiap pelayanan dan tata kelola pemerintahan,” lanjutnya.
Mewakili Pemerintah Pusat, Perwakilan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diana, menyatakan kesiapan penuh untuk mendampingi Pemprov Papua Selatan dalam membangun dan memperkuat Zona Integritas. Ia mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadikan integritas sebagai nilai utama dalam setiap tugas dan pengambilan keputusan.
Ketua Panitia Hakordia Papua Selatan, Sucahyo Agung Dwi Ariyanto, menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan Hakordia bertujuan meningkatkan pemahaman dan partisipasi ASN, menciptakan lingkungan kerja yang bebas KKN, dan memperkuat kolaborasi publik dalam pengawasan pemerintahan.
Puncak acara ini ditandai dengan deklarasi pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tiga OPD sebagai percontohan, masing-masing Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Selatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Inspektur Provinsi Papua Selatan.
Selain deklarasi, peringatan Hakordia 2025 juga dimeriahkan dengan penandatanganan Pakta Integritas, lomba cipta dan baca puisi anti-korupsi, lomba poster, serta penyuluhan anti-korupsi bagi pelajar, mahasiswa, dan ASN.
Komitmen yang telah dideklarasikan ini diharapkan menjadi langkah berkelanjutan dalam mewujudkan pemerintahan Papua Selatan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. (Nuryani)
