Metro Merauke- Komite Pemuda Papua Selatan (KPPS) melancarkan kritik tajam terhadap tata kelola pemerintahan di lingkungan Provinsi Papua Selatan. Mereka menilai bahwa semangat Otonomi Khusus (Otsus) dan pemekaran wilayah terancam mandek akibat sistem birokrasi yang dianggap tidak adil dan penegakan hukum yang tumpul.
Thomas Tonggap, Kepala Bidang Pemberdayaan di Komite Pemuda Papua Selatan menilai, Pemprov Papua Selatan harus segera melakukan pembenahan menyeluruh pada birokrasi, terutama terkait kebijakan afirmasi bagi Orang Asli Papua (OAP) Selatan.
Tonggap menyoroti peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sebagai lembaga kunci. Ia mendesak agar segera dilakukan evaluasi terhadap kepemimpinan di BKPSDM.
“Kami mendorong evaluasi kepemimpinan di BKPSDM. Jika ditemukan penyimpangan, wajar dilakukan pergantian. Ini penting agar kebijakan afirmasi bagi orang asli Papua Selatan benar-benar berjalan,” tegas Thomas Tonggap kepada wartawan, Selasa (11/11/2025).
Menurutnya, prinsip afirmasi bukanlah sekadar permintaan, melainkan sudah menjadi amanat konstitusi dari Undang undang Otsus dan pembentukan Provinsi baru. “Tujuannya jelas, putra-putri daerah pun dapat menjadi pelaku utama pembangunan,” katanya.
Komite Pemuda Papua Selatan juga menyoroti fenomena jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai terlalu lama berstatus pelaksana tugas (Plt). Hal ini dianggap telah menghambat karier ASN OAP Selatan dan menciptakan kesan bahwa sistem birokrasi tidak memberi ruang yang adil.
Selain masalah birokrasi, Thomas Tonggap juga menyinggung isu strategis dan penegakan hukum. Ia secara khusus meminta aparat, terutama Kejaksaan, untuk bertindak dalam menangani kasus dugaan masalah hukum yang melibatkan pejabat daerah.
“Kalau kita ingin Papua Selatan maju, maka hukum harus benar-benar menjadi panglima tertinggi,” tegasnya.
Pada kesempatan itu Thomas Tonggap menegaskan, kritik dari Pemuda Papua Selatan ini murni demi memastikan sistem berjalan sesuai prinsip tata kelola yang bersih dan menjamin keberhasilan kebijakan afirmasi.
”Kami percaya Bapak Gubernur Apolo Safanpo memiliki komitmen kuat. Langkah pembenahan ini perlu didukung semua pihak,” tandasnya. (Nuryani)
