Metro Merauke – Penjabat Gubernur Papua Selatan, Rudy Sufahriadi menekankan, seluruh kepala perangkat daerah tidak jalan dinas atau keluar daerah selama beberapa waktu ini, khususnya dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi setempat berlangsung.
Sufahriadi juga menekankan tidak meninggalkan nota perjalanan dinas keluar daerah terkecuali dikarenakan alasan tidak dapat di wakilkan.
Penegasan itu dikatakan Pj Gubernur dalam sambutannya membuka Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Selatan, masa sidang I dalam rangka pembahasan APBD tahun anggaran 2025, Jumat (06/12/2024).
“Saya tekankan kepada seluruh kepala OPD tidak keluar daerah selama proses pembahasan APBD Provinsi Papua Selatan tahun 2025, kecuali dikarenakan alasan tidak dapat diwakilkan,” tegasnya.
Rudy Sufahriadi berharap, pimpinan OPD bersama komisi dan badan anggaran lebih fokus dalam pembahasan APBD ini.
“Semoga kegiatan ini dapat menjadi momentum bagi kita semua untuk menghentakan langkah dan bersinergi dalam upaya pembangunan Papua Selatan kedepan,” ujarnya.
Rudy Sufahriadi menjelaskan, rancangan APBD Papua Selatan tahun 2025 disusun secara elektronik dan terintegrasi dengan tahapan perencanaan dengan menggunakan sistem aplikasi perencanaan dan keuangan nasional terbaru.
Rancangan RAPBD dengan prinsip akuntabilitas, transparansi dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan daerah yang berkelanjutan, berkeadilan dengan fokus pembangunan yang telah ditetapkan.
Seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Kemudian, penurunan prevalensi stunting dan pengembangan sentra-sentra ekonomi serta perbaikan belanja yang lebih produktif, efektif dan akuntabel.
Sementara itu, Ketua sementara DPR Papua Selatan, Heribertus Silfinus Silubun mengatakan, rapat paripurna saat ini dilakukan untuk membahas hal-hal yang sangat penting, strategis, dan fundamental dalam arah Papua Selatan ke depan.
Pandangan umum DPR Papua Selatan terhadap rancangan APBD tahun 2025 didasarkan pada komitmen untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah yang berfokus pada kesejahteraan rakyat.
Dengan demikian, kata politikus PDIP, anggaran yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.
Heribertus mengajak pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan sinergitas dalam menjalankan program-program yang relefan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Papua Selatan. (Nuryani)
