Metro Merauke – PT Bank Pembangunan Daerah Papua atau Bank Papua membantu peserta program jaminan kesehatan nasional (JKN) mandiri di Provinsi Papua dan Papua Barat yang mempunyai tunggakan iuran di BPJS Kesehatan.
Direktur Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua, Yuliana D. Yembise dalam rilis yang diterima di Sorong, Selasa, mengatakan pihaknya menyerahkan bantuan dana sebesar Rp50 juta sebagai donasi dalam program Inovasi Pendanaan Masyarakat Peduli JKN (PIPMPJ) bagi peserta mandiri yang menunggak iuran program JKN di wilayah Papua dan Papua Barat.
Dia berharap melalui donasi tersebut peserta mandiri yang menunggak di wilayah Papua dan Papua Barat dapat kembali mendapat akses perlindungan jaminan kesehatan yang memadai dan produktif demi masa depan yang berkualitas.
Yuliana menyampaikan dengan semakin meningkatnya penggunaan layanan JKN KIS yang tersebar luas dari Sabang sampai Merauke maka perlu dilakukan kerja sama dengan pihak perbankan yang dapat membantu layanan BPJS Kesehatan hingga ke pelosok daerah.
Dikatakan bahwa hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang salah satunya adalah menginstruksikan kepala daerah untuk melakukan langkah-langkah agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program JKN sehingga perlu dilakukan peningkatan akses layanan kesehatan guna menjamin keberlangsungan program JKN.
Sebagai perbankan daerah yang melayani masyarakat Papua dan Papua Barat hingga ke pelosok pedalaman, Bank Papua berupaya untuk ikut berpartisipasi dalam menyukseskan Instruksi Presiden tersebut.
“Sehingga diharapkan dengan kerjasama ini, Bank Papua dapat berperan aktif mendukung pelaksanaan program JKN bagi warga Papua dan Papua Barat dalam hal pembayaran iuran serta untuk mendukung fasilitas-fasilitas kesehatan di ujung timur, di tanah Papua agar dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” tambah Yuliana.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti yang memberikan keterangan terpisah, mengatakan salah satu fokus utama BPJS Kesehatan tahun 2022 yaitu meningkatkan mutu layanan dan kepuasan stakeholders melalui berbagai inovasi.
Karena itu, pihaknya berupaya tidak hanya memperluas kerja sama dengan jaringan perbankan nasional namun juga menjangkau bank-bank milik pemerintah daerah.
Perluasan kerja sama ini kami lakukan untuk menjawab kebutuhan stakeholders JKN. Kondisi demografi penduduk Indonesia sangat beragam dan belum tentu stakeholders memiliki rekening bank nasional.
“Harapan kami kerja sama dengan mitra perbankan daerah ini bisa memberi kemudahan baik bagi peserta JKN untuk membayar iuran, maupun bagi fasilitas kesehatan untuk memanfaatkan layanan yang kami sediakan,” katanya.
Gufron menerangkan, khusus untuk mendukung kinerja fasilitas kesehatan, pihaknya telah bekerja sama dengan Bank Papua menyediakan Program Supply Infrastructure Financing (SIF) bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Program Supply Chain Financing (SCF) bagi rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, serta perluasan channel pembayaran melalui layanan sistem autodebet.
“Program SIF ini bisa dimanfaatkan FKTP untuk memperkuat sarana dan prasarananya sehingga dapat meningkatkan mutu layanan bagi peserta JKN. Sementara, Program SCF dapat dimanfaatkan rumah sakit agar likuiditasnya tetap terjaga, sehingga rumah sakit bisa optimal untuk fokus memberikan layanan terbaik kepada peserta JKN,” ujarnya.
Di sisi lain, menurut dia, BPJS Kesehatan juga memiliki program Resiprokal Bisnis Investasi yaitu kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan mitra perbankan melalui penempatan investasi Dana Jaminan Sosial (DJS) dan BPJS Kesehatan serta sinergi program lainnya yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada Bank Papua yang telah berkomitmen untuk mendukung Program JKN melalui kerjasama ini. Sebuah kerjasama yang bernilai strategis bagi pelaksanaan Program JKN di tanah Papua,” tambah dia. (Antara)
