Metro Merauke – Sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Lembaga Masyarakat Adat Suku Kima Khima Merauke, Papua Selatan, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor sementara Gubernur Papua, Selasa (15/08/2023).
Massa yang berjumlah puluhan orang mendesak Pj Gubernur Papua Selatan untuk mengembalikan ke dua nama calon Anggota Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS) dari pokja agama.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung selama dua jam dan mendapat pengawalan aparat, menghendaki untuk dapat berdialog dengan Pj Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo.
“Jangan ada kantor MRPS di sini kalau dua nama dari perwakilan agama tidak dikembalikan, karena MRPS untuk OAP,” ucap salah satu orator sembari menyebutkan dua nama dari pokja agama Antonius Wandia dan Pdt Agustinus Basik-Basik telah diganti H. Abdul Awaludin Gebze dan Pdt. Frederikus Salima.
Sementara itu mewakili perempuan, Natalia Kalo mengungkapkan, bahwa dirinya ikut berunjuk rasa karena merasa tidak puas dengan proses seleksi calon Anggota MRPS.
“Saya tidak untuk mengejar jabatan. Tapi kami mencari kebenaran. Kami minta agar kedua nama dari perwakilan agama untuk dikembalikan,” tuturnya.
Setelah melakukan orasi selama dua jam, Pj Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, usai mengikuti gladi upacara HUT RI akhirnya menemui massa.
Apolo Safanpo menyebut, aksi demo kali ini menuntut permasalahan yang sama seperti pada unjuk rasa sebelumnya, Kamis (03/08/2023), yakni meminta agar dua nama perwakilan agama yang sudah ditetapkan dalam keputusan gubernur untuk dibatalkan dan kembali memasukan nama-nama yang dikendaki para pengujukrasa.
Dijelaskan, Kedua nama H. Abdul Awaludin Gebze dan Pdt. Frederikus Salima telah diutus oleh lembaga-lembaga agama.
“Jangan sampai ada masyarakat yang mengira nama-nama anggota MRPS yang menentukan gubernur. Saya tegaskan, untuk wakil agama ditentukan lembaga-lembaga agamanya sendiri,” tegasnya.
Untuk itu, sambungnya, apa bila ada yang merasa tidak sesuai, disarankan untuk kembali berkomunikasi dengan lembaga agama masing-masing dan tidak lagi turun jalan menggelar aksi demo yang dapat mengganggu kamtibmas, terlebih saat ini tengah menyambut HUT RI sehingga perlu menjaga kondusifitas di daerah.
Pada kesempatan itu Pj Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, menerima aspirasi dari Aliansi Lembaga Masyarakat Adat Suku Kima Khima Merauke, Papua Selatan dan akan melanjutkan aspirasi tersebut ke Kementerian Dalam Negeri. (Nuryani)
