Metro Merauke – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Papua Barat menunjukkan kinerja yang fluktuatif dalam satu dekade terakhir atau periode 2009 – 2020.
Kinerja demokrasi di Papua Barat ini diungkap staf ahli Gubernur Papua Barat Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Niko Tike, pada pembukaan Focus Group Discussion (FGD) IDI tahun 2021 oleh Pokja IDI Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat di Manokwari.
“Secara umum, IDI Papua Barat berada pada kategori sedang (60 ≤ IDI ≤ 80), kecuali pada tahun 2015, 2018, dan 2019 yang masuk dalam kategori buruk,” ujar Niko Tike, Jumat.
Ia mengatakan, capaian tertinggi IDI Papua Barat terjadi pada tahun 2010, dimana indeksnya sempat mencapai angka 67,75.
“Namun pada tahun-tahun setelahnya terjadi perlambatan bahkan penurunan kinerja demokrasi di Papua Barat hingga pada tahun 2020 lalu IDI Papua Barat tercatat sebesar 61,76,” ujarnya.
Memperhatikan fluktuatif pembangunan Demokrasi Provinsi Papua Barat kurun waktu 2009 2020, kata Niko Tike, diperlukan langkah kongkrit untuk membangun kehidupan berdemokrasi yang stabil dan lebih baik di tengah-tengah masyarakat.
“Ke depan, kita butuh langkah kongkrit agar kehidupan demokrasi di daerah ini lebih stabil khususnya dalam menjamin aspek kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat Papua Barat,” katanya.
Ia mengutarakan bahwa salah satu cara yang digunakan BPS untuk mendapatkan data dan informasi tentang kinerja demokrasi adalah melalui FGD disamping penggunaan metode lain melalui review surat kabar dan review dokumen yang erat kaitannya dengan aspek-aspek IDI.
“Melalui kegiatan FGD diharapkan dapat terjaring data dan informasi baru yang tidak diperoleh melalui review surat kabar dan review dokumen, ataupun mengklarifikasi, dan memperkaya kembali dokumen-dokumen dimaksud dalam FGD ini,” ujar Niko Tike.
Melihat begitu pentingnya data dan informasi yang akan didapatkan dan dihasilkan dalam FGD IDI, ia menghimbau kepada para peserta yang terdiri dari berbagai unsur dan elemen masyarakat agar secara aktif memberikan informasi secara benar dan lengkap.
“Sehingga nilai IDI yang dihasilkan akan benar-benar menggambarkan kondisi pelaksanaan demokrasi di Provinsi Papua Barat,” katanya.
Selanjutnya Kepala BPS Papua Barat Maritje Pattiwaellapia mengatakan FGD IDI merupakan salah satu indikator komposit yang juga sebagai indikator dalam RPJMN pusat dan RPJMD daerah.
Ia mengatakan Papua Barat sendiri mempunyai target 70 IDI di tahun 2022, namun pada tahun ini BPS bersama peserta FGD baru menghitung IDI 2021, sehingga diharapkan ada perbaikan ke depan.
“Diharapkan perkembangan demokrasi di Papua Barat tahun 2021 yang meliputi 22 indikator yang digunakan dapat memotret kondisi sebenarnya kondisi demokrasi di Papua Barat,” ujarnya. (Antara)
